Koordinator Aksi, Josua Sayori menyerahkan aspirasi yang diterima Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George K Dedaida di depan kantor DPR Papua Barat di Arfai, Kamis (21/4/2022).
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Ratusan warga Manokwari yang tergabung dalam Aliansi Peduli Perpanjangan dan Penjabat Caretaker Gubernur Provinsi Papua Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPR Papua Barat, di kompleks perkantoran Arfai, Kamis (21/4/2022).
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Josua Sayori membacakan sembilan aspirasi, pertama, meminta agar dilakukan perpanjangan masa jabatan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan hingga tahun 2024 (sebagai opsi pertama). Diketahui jabatan Dominggus Mandacan akan berakhir pada Mei mendatang.
Kedua, jika opsi pertama tidak ditanggapi, maka mendukung Nataniel Dominggus Mandacan sebagai penjabat Gubernur Papua Barat masa bakti 2022-2024. Ketiga, penjabat Gubernur Papua Barat harus berasal dari tokoh pejuang lahirnya Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat).
Keempat, menolak calon penjabat Gubernur Papua Barat yang bukan pejuang. Kelima, meminta kepada seluruh anggota DPR Papua Barat untuk segera rapat pleno penetapan perpanjangan Gubernur Papua Barat. Keenam, DPR Papua Barat segera mengajukan Kepres perpanjangan Gubernur Papua Barat kepada Presiden.
Ketujuh, tidak meminta sesuatu yang bertentangan dengan NKRI. Kedelapan, meminta Pemerintah Pusat mengakomodir usulan perpanjangan jabatan gubernur Papua Barat kepada Dominggus Mandacan dan alternatif adalah Nataniel Dominggus Mandacan.
Meminta jabatan Sekda Papua Barat diberikan kepada Lasarus Indou, yang saat ini menjabat Kadis Sosial Papua Barat. “Kami sampaikan ke DPR PB dan publik, bahwa jabatan Sekda Papua Barat jangan ada yang ganggu. Orangnya sudah ada,” jelasnya.
Dan kesembilan, menyerahkan aspirasi kepada DPR PB, apalagi tidak direspon dan ditindaklanjuti, maka mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar. “Hari ini aksi perdana, kami lumpuhkan semua aktifitas di kantor Gubernur. Tapi DPR PB tidak tindaklanjuti, maka semua akan kami lumpuhkan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Otsus DPR PB, George K Dedaida bersama Anggota DPR PB, Musa Dowansiba yang menerima massa menyampaikan, akan melanjutkan aspirasi tersebut kepada pimpinan dan anggota DPR PB untuk ditindaklanjuti. “Aspirasi ini akan kami sampaikan, karena Papua dan Papua Barat diatur dalam UU Otsus. Kami akan menyampaikan kepada pemerintah pusat,” tutur George. (red)
