BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw,MT mengatakan, di butuhkan sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk mengawal pembangunan Kawasan Industri (KI) di Onar Teluk Bintuni.
Pasalnya, pembangunan kawasan industri ini harus didukung semua pihak untuk mempercepat tahapan persiapan kawasan, hingga investasi segera bisa masuk ke kabupaten penghasil gas ini.
“Pemerintah pusat untuk penetapan kawasan, seperti Bintuni menjadi kawasan industri ini harus di dukung dari semua pihak, kalau hanya kami dari Bintuni yang bergerak susah, sampai kapan? Kita bekerja dengan segala kemampuan dan APBD yang ada,” ujar Kasihiw ketika menghadiri acara silatuhahmi migas bersama operator wilayah kerja migas kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten penghasil migas, Rabu (30/3/2022) di Swisbell Hotel Manokwari.
Dijelaskan, selama ini pemerintah daerah Teluk Bintuni telah berusaha mempersiapkan rencana besar pemerintah pusat ini, namun ia mengakui anggaran pemerintah daerah tidak mampu jika digunakan sepenuhnya untuk mempersiapkan KI, sebab masih ada kewajiban-kewajiban pemerintah untuk membangun masyarakat di wilayah Bintuni yang lain. Contohnya bagaimana membangunan jalan di Distrik Dumuri Onar, di sisi lain Pemda sedang berusaha menembus jalan menuju wilayah pegunungan Moskona.
“Contoh (ita harus berusaha mengejar di Moskona, tapi ada satu beban bagaimana kawasan industri harus diperhatikan, Kita mau bangun masyarakat kah….persiapkan investasi, karena itu sinergitas pembangunan harus benar-benar menjadi komitmen bersama dari pusat maupun daerah,” ujarnya lagi.
Hal lain lagi yakni masalah mempersiapkan listrik di KI juga Bupati meminta PLN bisa bergabung untuk mempersiapkan, sebab BP Tangguh sudah bersedia menyediakan daya sebesar 8 MW untuk kawasan ini.
“Kita berusaha mengejar pembangunan jalan listrik, mungkin PLN bisa Bangun supaya kita kroyok, sementara kalau ada investasi masuk di Bintuni bukan hanya kami yang merasakan saja tapi kita semua yang ada di tanah Papua bahkan Papua Barat,” ujar Kasihiw lagi.
Kasihiw menjelaskan Pemda Teluk Bintuni sudah menginisiasi kepastian lokasi pembangunan kawasan industri Petrokimia yang sangat besar, namun untuk mempersiapkan jalan, pelabuhan dan listrik Pemda Bintuni tidak bisa mengambil peran itu karena sesungguhnya ini menjadi kewajiban peran pemerintah pusat.
Adapun peran Pemda Bintuni adalah bagaimana mambangun komitmen masyarakat untuk mendukung kawasan ini bisa terwujud. “Saat ini masyarakat sudah semangat mendukung kawasan industri, bahkan masyarakat sudah rela memberikan lahannya, ini harus dihargai pemerintah, kalau akhirnya kesepakatan awal pembangunan KI di pindahkan ke tempat lain, masyarakat marah, kita di daerah dong bilang bupati omong kosong saja…. Ini harus di pikirkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Kasihiw meminta jika pemerintah menetapkan suatu kepentingan agar mengajak pemerintah daerah, jangan sekedar tentukan sepihak karena Pemda yang akan berhadapan dengan masyarakat.
“Masyarakat kalau sudah begitu hilang kepercayaan, maka proyek seperti ini akan terkendala, ketika AMDAL itu berubah kita akan menghadapi hal yang besar lagi, gesekan-gesekan sosial akan menghambat percepatan kawasan industri itu yang saya lihat,” pungkasnya.(dr)
