BI Mendorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Digital Bagi Wanita Pedesaan dan Wanita dengan Disabilitas

0
76
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memberikan sambutan sebelum membuka Sinergi Side Event W20 dan Pre-event Fekdi Bank Indonesia “Digitalization For Women Empowerment” yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (9/6/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw membuka Sinergi Side Event W20 dan Pre-Event Fekdi  Bank Indonesia “Digitalization For Women Empowerment” yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (9/6/2022).
Pantauan klikpapua.com dalam pembukaan Sinergi Side Event W20 dan Pre-Event Fekdi Bank Indonesia dihadiri Staf Khusus Presiden, Ketua Umum Pusat Kowani serta delegasi W20 beserta tamu undangan lainnya.
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat yang telah menginisiasi sinergi dan kolaborasi antara Side Event Women 20 Papua Barat yang mengambil tema “Inclusive Growth To Build Resilience: Focus On Rural Women And Women With Disabilities”
“Dengan Pre Event Fekdi Bank Indonesia yang berfokus kepada akselerasi digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat tidak terkecuali bagi wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas,” ungkap Pj Gubernur Paulus Waterpauw.
Selain itu, apresiasi kepada Bank Papua yang telah mempersiapkan kanal transaksi pendapatan daerah melalui quick response code indonesian standard (Qris) untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang pada kegiatan ini juga akan diresmikan bersama-sama. “Izinkan saya juga untuk memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan tamu undangan yang hadir baik secara langsung ataupun secara online.”
Pj Gubernur mengatakan digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan wanita pedesaan dan wanita disabilitas, selama masa pandemi, digitalisasi menjadi penghubung masyarakat dalam keterbatasan mobilitas.
“Digitalisasi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi wanita pedesaan seperti meningkatkan hasil pertanian, mengakses pasar untuk melakukan kegiatan jual beli, mengakses rantai pasokan baru, dan mempelajari keterampilan baru dari internet,” tandasnya.
Pj Gubernur menambahkan digitalisasi juga memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas, misalnya memperoleh pekerjaan secara online baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Digitalisasi menawarkan banyak peluang dalam peningkatan pemberdayaan serta partisipasi perempuan untuk dapat lebih setara di pasar tenaga kerja, pasar keuangan, dan kewirausahaan.  “Namun, terdapat hambatan yang menghalangi kemajuan perempuan saat ini dari banyak peluang menguntungkan di era digital. Untuk menghilangkan hambatan ini, diperlukan upaya besar oleh pemerintah yang dapat ditempuh, antara lain, dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi digital baru kepada perempuan demi mencapai tujuan kesetaraan gender,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam era digitalisasi ini, sistem pembayaran menjadi pintu masuk ke dalam ekosistem baru yang dinamakan dengan ekonomi dan keuangan digital.
Perkembangan sistem pembayaran ini bersifat masif sehingga mengubah kebiasaan masyarakat berbelanja dan melakukan pembayaran secara langsung menjadi berbelanja dan melakukan pembayaran secara online.
Untuk percepatan dan perluasan digitalisasi serta mendukung tata kelola keuangan dan keuangan eksklusif pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Sebagai tindaklanjut respon terhadap Keppres tersebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah-langkah percepatan digitalisasi daerah. Sebagai salah satu langkah nyata pemerintah daerah dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia Papua Barat serta BPD Papua pada hari ini akan secara langsung meresmikan produk layanan pemerintah daerah berbasis elektronik untuk mendukung ETPD, antara lain, pembayaran pajak ke di Kabupaten Manokwari serta peresmian dua pasar siap Qris (pasar sehat, inovatif dan aman pakai Qris) di kota Manokwari yaitu Manokwari City Mall (MCM) dan Kalawai Mart.
Melalui peresmian ini besar harapan kami masyarakat memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah (pad) dapat meningkat untuk mewujudkan kemandirian daerah serta kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dengan QRIS,” harapnya.
Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memiliki Cash Management System (CMS) untuk mengelola belanja daerah.
Sistem CMS akan membantu pemerintah daerah khususnya BPKAD dalam melakukan transaksi pencairan SP2D, karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem yang ada pada bank, sehingga kecepatan dan rekonsiliasi data lebih tepat dan serta penyetoran pajak ke negara bisa dilakukan via CMS.
Proses digitalisasi dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan efektivitas proses kerja sehingga akan berdampak kepada peningkatan layanan kepada masyarakat.
Penyediaan berbagai macam kanal transaksi pemerintah daerah, baik pengeluaran maupun penerimaan daerah, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam inklusi transaksi non tunai khususnya melalui pengenalan produk dan jasa keuangan digital.
“Kami juga mendukung proses percepatan pembangunan infrastruktur dan sinergi antar k/l guna mendukung percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital dan membangun awareness masyarakat terhadap upaya percepatan transformasi digital dalam mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Papua Barat.  Dengan begitu, masyarakat khususnya wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.
Dengan ini, Pj Gubernur berharap seluruh stakeholders mendukung pemberdayaan wanita di Papua Barat, khususnya wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas untuk memperoleh lebih banyak peluang – peluang melalui peningkatan literasi digital.
Pj Gubernur juga mengajak dan mendorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk dapat mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah baik pengeluaran maupun penerimaan daerah serta memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemasaran dan penjualan produk.  “Sebagai bentuk fasilitasi dan dukungan terhadap pemberdayaan wanita pedesaan dan wanita dengan disabilitas sebagai potensi ekonomi baru untuk peningkatan ekonomi Papua Barat,” pungkasnya. (aa)
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.