Forkop PLN beserta Manager PLN UP3 Manokwari melakukan pertemuan bersama MRPB, di gedung rapat MRPB, Rabu (3/5/2023). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Forum Komunikasi Orang Papua (Forkop) PLN beserta Manager PLN UP3 Manokwari melakukan pertemuan bersama dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) bertempat di gedung rapat MRPB, Rabu (3/5/2023).
Ishak Santos Wabes, Perwakilan Forkop (Forum Komunikasi Orang Papua) PLN mengatakan, selama ini pihaknya melihat perhatian terhadap anak-anak Papua masih kurang.
“Kemudian orang tua kita yang bekerja selama ini di PLN khususnya OAP sudah banyak yang pensiun, sehingga besar harapannya kedepan PLN ini bisa diisi oleh orang-orang Papua yang bekerja di PLN,” ungkap Ishak saat ditemui wartawan.
Forkop bertemu MRPB hari ini untuk membicarakan terkait surat PLN Pusat terkait rekrutmen untuk menjawab kebutuhan, khususnya Orang Asli Papua. PLN Pusat sudah menanggapi surat yang telah dilayangkan Forkop, sehingga dalam waktu dekat akan ada penerimaan karyawan PLN.
“Kami sangat berterima kasih kepada pihak MRPB yang langsung menindaklanjuti surat-surat yang kami sampaikan, sehingga dalam waktu 2 minggu langsung menuju Jakarta membawa aspirasi kami kepada Kementerian BUMN dan setelah kembali kami diundang untuk membicarakan sejauh mana hasil pertemuan dengan Menteri BUMN,” ungkapnya.
Bersama MRPB pihaknya duduk bersama untuk membahas bagaimana kelanjutan terkait penerimaan dan rekrutmen karyawan PLN.
Terutama persyaratan nantinya seperti apa, kemudian dari tingkat sisi penerimaan ini pihaknya mengiginkan ada tenaga-tenaga pelaksana yang bisa menjawab tantangan, dan juga pihaknya minta tenaga pelaksana. “Karena yang kemarin kita usulkan baru tingkat S1 dan D3,” ucap Ishak.
Sementara Fredrik M Noriwari, Manager PLN UP3 Manokwari menambahkan, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua menindaklanjuti surat dari Forum Komunitas Orang Asli Papua, dalam hal ini permintaan khusus untuk calon pegawai PLN.
Ia membenarkan dari sisi manajemen sudah direspon dan dijawab, dan sudah disampaikan dari pusat dan informasi yang disampaikan kepada MRPB bahwa dalam waktu dekat akan ada pembukaan formasi khusus untuk Orang Asli Papua, namun yang dibuka untuk formasi pertama adalah lulusan S1 atau D3, untuk kuotanya belum ditentukan.
“Karena panitia yang bekerja, dibentuk dari pusat sehingga sampai di wilayah Papua pun belum ada panitia yang ditunjuk, sehingga yang utama kami sampaikan kepada ketua MRPB bahwa formasi ini sudah ditindaklanjuti dan dalam waktu dekat akan ada pembukaan formasi untuk PLN. Pembukaan ini memang khusus untuk orang asli Papua untuk syarat asli Papua itu nanti kita lihat di persyaratannya seperti apa,” jelasnya.
“Dari sisi manajemen kami memang sangat berharap bahwa apa yang sudah disampaikan dari teman-teman kepada Ketua MRP dan anggota tetap ditindaklanjuti, karena kami tahu bahwa bapak-bapak di sini adalah perpanjangan tangan dari kita orang asli Papua, sehingga kita berharap kerjasama ini terus akan ditingkatkan,” harapnya.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, pertemuan hari ini merupakan pertemuan kedua kali yang sudah dilaksanakan, di mana hasil pertemuan pertama tindaklanjuti langsung ke surat Kementerian BUMN.
“Kami sudah menyampaikan surat untuk meminta audience di mana nantinya pertemuan akan dilakukan pada 11 April 2023 bersama-sama dengan Kementerian nantinya terkait afirmasi penerimaan PLN,” katanya.
Maxsi berharap dalam penerimaan afirmasi PLN tetap memprioritaskan orang asli Papua. “Masalahnya kita kembali kepada penerimaan ini karena dia terbuka secara umum yang kami khawatirkan nanti di masa penerimaan anak-anak Papua kita banyak yang tidak bisa terakomodir,” katanya.
MRPB akan bertemu lagi dengan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi, dan akan meminta S1 dan D3 ada keringanan sedikit dalam passing gradenya. Selain penerima S1 dan D3, MRPB juga akan memperjuangkan penerimaan SMA sebagai tenaga pelaksana.
“Hari ini belum ada kuotanya sehingga kami akan berkoordinasi dengan pihak PLN mereka butuh berapa sarjananya, supaya nantinya MRPB akan mengajukan kepada kementerian bahwa kita butuh sekian orang,” jelas Maxsi. (aa)
