MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Velix V. Wanggai, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan, persoalan kesenjangan di Papua Barat menjadi persoalan penting dalam dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
“Dalam konteks rencana 20 tahun kedepan adalah melakukan interfensi yang bersifat menyeluruh dalam menyesaikan persoalan kesenjangan,”ujarnya kepada wartawan disela rapat penyusunan RIPPP, Jumat (21/1/2022).
Velix menyebut, dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terjadi di Papua Barat. Daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Papua Barat yakni kabupaten Pegaf, kemudian Tambrauw, dan paling kecil kota Sorong.
Penyelesaian persolaan kesenjangan di perkotaan berbeda dengan penyelesaian persoalan kesenjangan di daerah yang relatif tertinggal, seperti Pegaf, Tambrauw, Mansel, Maybrat.
“Kita fokus dari sisi apakah mendorong komoditas unggulan tertentu, infrastruktur konektifitas yang akan kita dorong, akan terlihat dari sisi alokasi pendanaan yang berbeda antara kabupaten,” ujarnya.
Selain itu, Bappenas juga merumuskan kesenjangan antar sektor, modern yang sangat tergantung dengan minyak dan gas di Papua Barat.
Pada sektor pariwisata, menurut Velix, destinasi pariwisata berbasis komunitas, yang akan di dorong adalah homestay yang lebih banyak sehingga pemuda di kampung-kampung lebih banyak menggerakkan mendorong homestay.
Hal ini berpengaruh terhadap dukungan anggaran dari kementerian desa, kementerian Pariwisata untuk mendorong pariwisata yang berbasis masyarakat.
Begitupun dengan komoditas Pertanian, seperti ternak yang tengah didorong di Kebar, rumput laut sentra kementerian kelautan yang ditetapkan di Kabupaten Fakfak.
Hal itu adalah salah satu contoh yang akan didorong di 20 tahun kedepan disetiap kabupaten satu komoditas unggulan yang dilihat dari hulu hingga hilir. “Kita akan lihat dari hulu hingg hilir mulai dari Tanam, pelihara, petik, olah hingga jual,” terangnya.
Velix berharap, di 20 tahun kedepan, disetiap kabupaten mempunyai sumber-sumber pendapatan baru, untuk memperkuat kapasitas fiskal di seluruh kabupaten,
Hal ini untuk mengantisipasi jika dana otsus di 2041 nanti akan memiliki kebiskan yang berbeda.
“Bisa jadi dana otsus 2,25 persen dihapuskan, bisa jadi dirubah bentuknya menjadi bantuan lebih spesifik atau dirubah dalam bentuk DAK, kan kita tidak tahu arah kedepan,”bebernya.
Velix berharap, pada 20 tahun mendatang Papua Barat memiliki kapasitas fiskal semakin baik, PAD semakin meningkat, ketergantungan terhadap sektor-sektor besar minyak maupun migas juga bisa semakin diimbangi oleh sektor-sektor lain yang tumbuh berbasis masyarakat. (dra)
