MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Gubernur Papua Barat harus segera mengambil langkah tegas, melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan T.A 2021.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Papua Barat harus melihat ini secara baik, karena menyangkut citra dan wibawa Gubernur Papua Barat. Apalagi tahun ini terakhir pembahasan APBD Perubahan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Tahun depan itu akan dipimpin oleh penjabat Gubernur,” ungkap Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, Rabu (27/10/2021) di kantornya.
Pembahasan itu, harus dilakukan pemerintah secara terbuka kepada rakyat.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman DPR Papua Barat, pembahasan harus terbuka supaya masyarakat juga tahu. Saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan sidang pembahasan perubahan anggaran, malahan kita sudah bicara soal pembahasan APBD tahun 2022, itu tidak wajar, tidak relevan karena perubahan belum dibahas kok bicara 2022,” tandas Maxsi.
Menurutnya persoalan ini harus disikapi secara baik oleh Gubernur dan segera ambil langkah membahas APBD Perubahan.
“Tidak bisa berdiam diri. Jika tidak ada pembahasan bahkan penjelasan apa kata masyarakat, kenapa tidak dilakukan, mengingat ini momen terakhir beliau untuk bahas APBD perubahan,” tukas Maxsi.
Secara kelembagaan, Gubernur juga harus segera sampaikan alasan tepat kepada DPR Papua barat, juga kepala BPKAD dan TAPD untuk mempersiapkan pembahasan perubahan APBD dalam waktu 1 Minggu kedepan.
“Tidak terlambat masih ada 1 Minggu kedepan kita lakukan perubahan anggaran. Pergeseran anggaran ini kan tidak secara menyeluruh kegiatan yang tidak berjalan itu yang digeser,” tambah Maxsi. (red)
