Kapolda Papua Barat Dr. Tornagogo Sihombing. (Foto: Humas Polda PB)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM – Kapolda Papua Barat Dr. Tornagogo Sihombing,S.I.K.,M.Si kembali menekankan Polri berkomitmen terus bekerja keras, guna menjamin penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan aman,lancar,dan damai.
Di Papua Barat Pilkada akan dilaksanakan di 9 kabupaten yaitu Kabuparen Manokwari,Manokwari Selatan,Pegunungan Arfak,Teluk Bintuni,Teluk Wondama,Kaimana,Fakfak,Sorong Selatan dan Raja Ampat.
“Polri akan menggelar personil sebanyak 2.470 orang, ditambah personil Polda sebanyak 920 orang,Polres Sorong 70 orang dan Polres Sorong Kota 130 orang, jadi total anggota Polri 3.590 orang,” ungkap Kapolda saat Coffe Morning bersama forkopimda dan penyelenggara pemilu di lobi lantai 1 Polda Papua Barat, Senin (31/8/2020).
Lanjut Kapolda mengatakan, dalam PAM pungut suara Polri akan menggunakan Pola PAM TPS yaitu: Aman, 2 Polri : 5 TPS : 10 Linmas. Rawan 1, 2 Polri : 2 TPS : 4 Linmas. Sangat Rawan dan TPS Khusus, 2 Polri : 1 TPS : 2 Linmas. “Pada PAM TPS Polri akan menggelar 3.157 personil pada 1.873 TPS, sehingga membutuhkan perbantuan dari TNI sebanyak 101 personil dan linmas 3.746 personil,” jelas Kapolda.
Kapolda juga mengingatkan anggota Polri dan TNI, KPU,Bawaslu,Calon, Parpol dan masa pendukung, pemda, media,tokoh masyarakat serta pengawas pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai peraturan yang berlaku.
Kapolda juga menyampaikan Pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya, karena dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19, sehingga untuk pertama kalinya Pilkada dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang sudah diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020.
Adapun dalam kacamata kamtibmas, kata Kapolda, peningkatan intensitas kegiatan politik tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan,di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech,yang dapat menimbulkan konflik sosial ditengah kehidupan bermasyarakat.
“Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganannya, mengingat akar masalah konflik sosial bersumber dari berbagai risidu permasalahan sosial dan kebijakan pemerintah yang disharmoni, disinilah pentingnya Polri menjalin kerjasama melalui program sinergi polisional proaktif guna mengeliminir berbagai potensi konflik yang bersumber dari hulu permasalahannya,” ujar Kapolda.
Untuk itu Polri dibantu unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar Operasi Kepolisian dengan sandi “Mantap Praja – 2020” yang diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen,penegakan hukum,kuratif,dan rehabilitasi.(rls/red)
