MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Puluhan guru sekolah dasar (SD) di Kabupaten Manokwari mendatangi Kantor Bupati Manokwari pada, Senin (24/6/2024) untuk menuntut hak-hak mereka yang belum dibayarkan.
Aksi ini diawali dengan long march dari Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Manokwari, jalan Trikora Sowi 2 menuju kantor bupati sekitar pukul 12.08 WIT.
Setibanya di kantor bupati, para guru disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring, Plt Kepala BPKAD Manokwari Corneles Edwinson Wondiwoy, dan Kepala Dinas Pendidikan, Martinus Dowansiba di ruang Sasana Karya.
Dalam aksinya, para guru menuntut hak-hak mereka yang belum dibayarkan, seperti tambahan penghasilan pegawai, uang lauk pauk (ULP) selama 9 bulan sejak tahun 2023 hingga 2024, gaji K13, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi, gaji guru honorer daerah hingga gaji guru kontrak.
Koordinator aksi, Luther Key, guru SD Wapramasi meminta penjelasan terkait keterlambatan ULP hingga gaji K13. “Kalau ULP itu dibayarkan satu pintu, kenapa kami guru SD ini terlambat sementara guru SMP dan SMA sudah dibayarkan,” kata dia.
Sekda Manokwari, Henri Sembiring, menanggapi tuntutan para guru dengan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan karena disengaja, melainkan karena menunggu dana transfer dari pemerintah pusat.
Sembiring menambahkan bahwa keterlambatan ini merupakan hal yang umum terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Plt Kepala BPKAD Manokwari Corneles Edwinson Wondiwoy menjelaskan keterlambatan pembayaran ULP tahun 2023 selama 3 bulan dan tahun 2024 selama 6 bulan.
Dijelaskan, kendala di tahun 2024, sesuai arahan Kemendagri menggunakan sistem aplikasi SIPD RI, tahun sebelumnya menggunakan aplikasi SIMDA BPKP.
Wondiwoy membeberkan, pada dasarnya, BPKAD memproses pembayaran sesuai usulan dari dinas terkait.
“Uang yang kita keluarkan berdasarkan dokumen pelaksana anggaran atau DPA dari setiap OPD atau dinas terkait,” ucapnya
“Untuk ULP, Kita usahakan yang kita proses ini untuk yang tiga bulan, paling lambat besok. Setelah itu baru kita tindaklanjuti yang 6 bulan tahun ini, ” lanjut dia.
Wondiwoy mengungkap, keterlambatan pembayaran ULP bagi guru SD disebabkan lambatnya laporan dari bidang SD Disdik Manokwari.
“Terkait pengajuan permintaan itu dari OPD bidang pendidikan, dan baru diajukan tadi setelah ditelpon oleh bapak Sekda. Kalau dari bulan-bulan sebelumnya diajukan pasti sudah dibayarkan, nanti kita proses,” kata Wondiwoy
Mendengar hal itu, sontak para guru tampak naik pitam. Pasalnya, informasi yang diterima para guru dari pihak Disdik bahwa, keterlambatan itu disebabkan masih menunggu SP2D dari Bupati Manokwari.
“kita semua baru tahu kalau kendala sebenarnya ada di dinas (Disdik), yang kita tahu selama ini bahwa, tinggal menunggu SP2D dari Bupati. Tapi, kenyataannya hari ini keterlambatan pembayaran ULP itu dari bidang SD Dinas Pendidikan,” sahut seorang guru P3K.
Wondiwoy melanjutkan, Sementara untuk gaji K13 masih menunggu alokasi dana khusus dari Pusat, akan dibayarkan pada Juli 2024.
“Terkait dengan kekurangan 8 persen akan segera diproses, kita menunggu transferan DAU dari pemerintah pusat,” ucapnya.
“sumber dana belum masuk seperti dana Otsus triwulan I dan triwulan II, begitu juga dengan DBH Migas Otsus,” tambah Wondiwoy
PAD kabupaten Manokwari terbilang kecil, sampai bulan Juni baru terealisasi Rp24 miliar yang seharusnya sekitar Rp45 hingga Rp50 miliar.
Dana Otsus di transfer hingga pertengahan bulan ini, dan akan ditransfer pada bulan Juli untuk tahap pertama.
“Pegawai honor saya mohon bersabar, akan tetap dibayarkan. karena belum ditransfer oleh pemerintah pusat,” kata Wondiwoy.
Meskipun demikian, para guru tetap meminta agar hak-hak mereka segera dibayarkan. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini.
Diakhir pertemuan itu juga, koordinator aksi mengatakan, jika tuntutan belum terealisasi hingga waktu yang telah disepakati, para guru mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar, serta menutup pendaftaran siswa baru.
Meski demikian, sesuai mendengarkan penjelasan dari Sekda Manokwari dan Plt kepala BPKAD Manokwari, puluhan guru meninggalkan ruang sasana karya dengan tertib dan dikawal oleh pihak keamanan TNI-Polri setempat. (dra)
