Penjabat Sekda Papua Barat, Jacob Fonataba saat memimpin apel pagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (23/10/2023) pagi. (Foto: klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Papua Barat yang ditugasi melaksanakan program terkait Stunting dan Kemiskinan Ekstrem diminta tetap melaksanakan program-program tersebut.
Delapan OPD itu yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Penjabat Sekda Papua Barat, Yacob Fonataba, Senin (23/10/2023) mengatakan evaluasi terkait Stunting dan Kemiskinan Ekstrem akan tetap berjalan, sehingga delapan OPD yang wajib untuk pengendalian Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
Pj Sekda berharap delapan OPD tersebut dapat mempercepat penurunan angka stunting. “Kondisi kita sekarang berada pada 13,93 persen,” ucapnya.
Program-program penanggulangan kemiskinan ekstrim juga dapat dilaksanakan, agar angka di Papua Barat bisa menurun. “Jangan sampai angka kita tidak bisa mencapai O pada tahun 2024,” kata Pj Sekda mengingatkan.
Pj Sekda menambahkan, selain itu terkait pengendalian inflasi, ada pemicu komoditi yang menyebabkan terjadinya lonjakan inflasi, misalnya seperti penerbangan, komoditi perikanan, komoditi diholtikulturan dan perkebunan serta peternakan. “Ini juga menjadi perhatian agar bisa menekan lonjakan inflasi terutama di Kabupaten Manokwari,” pungkasnya. (red)
