68.988 Anak Putus Sekolah di Papua Barat, Kapolda: Ini Harus Menjadi Perhatian Penting

0
Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang,S.H.,M.A saat Focus Group Discusion (FGD) bersama kalangan tokoh - tokoh masyarakat di Kaimana Room Swiss Belhotel Manokwari, Selasa (27/9/2022). (Foto: Humas Polda PB)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Polda Papua Barat menggelar Focus Group Discusion (FGD) bersama kalangan tokoh – tokoh masyarakat di Kaimana Room Swiss Belhotel Manokwari, Selasa (27/9/2022).
Focus Group Discusion dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tahi Monang,S.H.,M.A. menyusun tema “Pembinaan Anak Putus Sekolah dan Perlu Perhatian Lainnya untuk Menjadi Generasi Muda Yang Sehat dan Cerdas di Provinsi Papua Barat”.
FGD tersebut mengundang 5 orang narasumber yakni akademisi sekaligus Dosen dari Unipa Dr. Ir. Agus Sumule, Kapolda Papua Barat  Irjen Pol. Daniel Tahi Monang,S.H.,M.A., Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr Niko Tike, Kapok Sahli Kodam XIII Kasuari Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo, Kepala BNNP Brigjen Pol. Heru Istu Hariono.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kapolda Papua Barat dan diselenggarakan melalui Direktorat Pembinaaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Papua Barat dan selalu Ketua Panita Dirbinmas  Polda Papua Barat Kombes Pol. Bagijo Hadi Kurnijanto,S.I.K.
Dalam diskusi tersebut akademisi sekaligus Dosen Universitas Papua Profesor Agus Sumule  mengatakan terdapat 68.988 anak- anak yang putus sekolah di Papua Barat.
Sementara itu Kapolda Papua Barat mengatakan angka 68.988 tergolong sangat besar dan harus menjadi perhatian penting. Angka 68.988 menjadi bahan perhatian penting bagi semua menjadi pekerjaan besar untuk diselesaikan.
Kapolda menegaskan, bahwa masa depan Papua dan bangsa ini ditentukan oleh anak muda, sebaliknya jika keberadaan anak muda tidak diperhatikan maka tentu mereka hanya akan menjadi beban terutama bagi mereka yang putus sekolah.
Data yang disampaikan oleh akademisi merupkan angka yang cukup signifikan yang tentunya harus menjadi perhatian oleh semua pihak bukan hanya Polda  Papua Barat dan Kodam XVIII Kasuari.
Dukungan dan peran pemerintah serta keterlibatan seperti LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya sangat penting agar permasalahan ini bisa terselesaikan.
“Ini menjadi pekerjaaan besar buat saya, kemarin kami sudah rapat dengan bagian pengawasan di kantor bersama BPKP, Inspektorat Provinsi untuk melaksanakan pengawasan nyata dan riil penggunaan anggaran sesuai apa yang direncanakan,” tegas Kapolda.(rls/bm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.