Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Abner Singgir. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat Belalui Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus sedang menggelar pembahasan 25 Perdasus dan Perdasi. Hal ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Abner Singgir saat ditemui klikpapua.com, Senin (14/3/2022).
Menurut Abner merujuk pada jadwal yang sudah ditetapkan, target Biro Otsus bulan ini semua Perdasus dan Perdasi sudah harus seleesai. “Sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir. Pembahasan berjalan hingga tanggal 30 Maret 2022,” katanya.
Dikatakan Abner, dalam pembahsan tersebut ada 25 Perdasus dan Perdasi, dan hingga saat ini sudah banyak yang dibahas. “Dari 25 perdasus dan perdasi ada yang baru, kemudian ada yang direvisi, direvisi karena rujukan dari UU Nomor 2, PP 106 dan 107 itu yang menjadi dasar revisi,” ungkapnya.
Abner berharap semua pimpinan OPD-OPD yang sudah menerima undangan, agar konsisten dengan jadwalnya. “Karena ini sangat penting untuk tupoksinya OPD,” ucapnya.
Dia dengan tegas mengatakan pimpinan OPD harus hadir dalam pembahasan Perdasus dan Perdasi, karena mereka sebagai pemerkasa. “Banyak pimpinan OPD yang tidak hadir dan mengutus stafnya, jangan mengutus staf, karena kalau staf yang diutus mereka bisa apa? mereka hanya duduk diam dan mendengar, ini merupakan kebijakan yang harus diambil oleh pimpinan, sehingga hal seperti ini tidak bisa mengutus staf, contohnya saja seperti kemarin pembahasan DBH Migas,” tegasnya.
Menurut Abner, momen ini sangat penting, Biro Otsus hanya memprakasai, dan diberikan batasan waktu hingga 30 Maret. Jika tidak dilaksanakan maka pusat akan mengambil alih. “Sehingga kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan kepada kami maka kita harus konsisten untuk semua itu sehingga OPD teknis diharapkan harus hadir karena mereka yang tahu secara teknis Biro Otsus hanya mengkoordinasikan saja,” pungkasnya. (aa)
