Mantan Bupati Tambrauw, Gabriel Asem ketika bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, belum lama ini. (Foto: Ist)
SORONG,KLIKPAPUA.com–Gabriel Asem (59) memulai meniti karir menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) pada tahun 1997 di Kabupaten Sorong. Lalu, mengikuti prajabatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Gabriel pulang dan ditugaskan sebagai staf di Bidang Laporan Inspektorat, Kabupaten Sorong.
Setelah bekerja selama 3 tahun, pria yang akrab disapa Gabriel ini mengikuti seleksi, guna penempatan di bagian keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sorong. Dari seleksi tersebut, ia dipercayakan menjadi Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Kabupaten Sorong pada tahun 2001.
“Karena pimpinan lihat kinerja saya bagus, sehingga pada tahun 2003, saya dilantik menjadi Kepala Bidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Sorong pada tahun 2003,” kata Gabriel di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (6/9/2023).
Setelah itu, pria kelahiran 26 Oktober 1963 ini dilantik lagi menjadi Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sorong pada tahun 2006. Selama berada di BPKAD, Gabriel belajar banyak tentang pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan dari Ahmad Hatari yang saat ini menjadi Kepala BPKAD.
Selama berkarir sebagai ASN di BPKAD, kinerja Gabriel terbilang bagus, sehingga tak heran dia direkomendasikan oleh pimpinannya, untuk mengambil studi S2 di Magister Ekonomi dan Pembangunan Universitas Gajah Mada (UGM) dengan konsentrasi Keuangan Daerah pada tahun 2006.
“Saya kuliah S2 di UGM sejak 2006 dan selesai pada bulan Oktober 2007. Hanya membutuhkan waktu 1 tahun lebih untuk meraih gelar magister di UGM. Setelah itu, saya balik dari pendidikan dan pada tahun 2008 dilantik kembali menjadi Kepala Bidang Pembukuan BPKAD tahun 2008,” ungkapnya.
Selanjutnya, pada tahun 2008 terjadi pemekaran Kabupaten Tambrauw, sehingga sebagian besar aset dari Pemda Kabupaten Sorong dipindahkan ke Kabupaten Tambrauw, salah satunya adalah ASN yang saat itu bekerja di Pemda Kabupaten Sorong.
Suami Anjela Kalay ini merupakan salah satu putra daerah yang memiliki karir cukup bagus, sebab saat itu, Gabriel menjabat sebagai Kepala Bidang Pembukuan BPKAD Kabupaten Sorong, sehingga ikut dipindahkan ke Kabupaten Tambrauw.
Alumnus UGM ini kemudian dipercayakan sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw. Ini merupakan kepercayaan yang diberikan, apalagi ia merupakan salah satu putra asli dari Kabupaten Tambrauw.
Tugas ini hanya diemban Gabriel hanya setahun, sebab pada tahun 2010, ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tambrauw. “Saya dipercayakan sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw. Jabatan ini saya emban hanya setahun, sebab setelah itu, saya mencalonkan diri sebagai Bupati Tambrauw,” katanya.
Karirnya sebagai ASN dari Kabupaten Sorong, hingga menduduki jabatan Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw terbilang cukup bagus, sebab sebagian besar karirnya sebagai ASN dihabiskan di bagian keuangan dan aset daerah.
“Ia memang sebagian besar karir ASN saya sejak di Kabupaten Sorong, hingga di Kabupaten Tambrauw adalah mengurusi keuangan dan aset di daerah. Terakhir saya menjabat sebagai Kepala BPKAD di Kabupaten Tambrauw,” ucapnya.
Menitik karir sebagai ASN dan menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Tambrauw saat itu, bagi Gabriel nampaknya tidak akan mampu memberikan sumbangsi lebih bagi perubahan di Kabupaten Tambrauw.
Oleh karena itu, pria kelahiran Kebar, Kabupaten Tambrauw ini harus mengambil komitmen untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Tambrauw, berpasangan dengan calon Wakil Bupati Tambrauw, Yohanis Yembra.
Dalam pertarungan ini politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini berhasil memenangkan pemilukada di Kabupaten Tambrauw dan dilantik secara resmi pada 22 Oktober 2011 dan menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun, terhitung sejak 2011-2016.
Dengan jabatan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Tambrauw, tentu Gabriel bersama wakilnya langsung melakukan berbagai terobosan pembangunan pada periode pertama kepemimpinannya.
“Pada periode pertama ini, salah satu yang kita lakukan adalah memindahkan ibu kota sementara Kabupaten Tambrauw ke Distrik Sausapor pada 1 Januari 2012, untuk menjalankan pemerintahan daerah untuk sementara,” katanya.
Sebagai daerah yang baru dimekarkan tentunya tidak semudah membalik telapak tangan untuk membangunnya. Oleh karena itu, langkah untuk menjalankan roda pemerintahan sementara di Distrik Sauapor adalah salah satu solusi yang dilakukan oleh Gabriel diawal kepemimpinannya.
Apalagi, saat itu akses transportasi baru bisa dilalui menggunakan jalur laut, sedangkan akses jalan darat belum dibuka sama sekali. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam membangun Kabupaten Tambrauw.
“Kantor Dinas Perikanan yang baru saja dibangun di Sausapor, kami jadikan sebagai Kantor Bupati dan Sekretariat Daerah, sedangkan dinas lainnya masih menggunakan SD Moraid sebagai kantor sementara,” jelas Gabriel.
Sukses membangun Kabupaten Tambrauw selama satu periode, alumnus STIE YPUP Makassar tahun 1994 ini kembali lagi dipercayakan masyarakat memimpin Tambrauw untuk periode kedua. Kali ini dia berpasangan dengan Mesakh Yekwam sebagai Wakil Bupatinya.
Usai memenangkan pemilukada diperiode kedua, Gabriel dan Mesakh resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 22 Mei 2017 dan menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan, yakni 2017-2022.
Selama 10 tahun menjadi bupati defenitif pertama di Kabupaten Tambrauw, tentunya banyak hal yang telah dibangun dan ditinggalkan untuk masyarakat di Kabupaten Tambrauw.
Pada periode pertama 100 hari kepemimpinannya, dia membangun air bersih yang disalurkan kepada masyarakat dan para pegawai yang menjalankan tugas dan pelayanan di ibu kota sementara Kabupaten Tambrauw, yaitu Distrik Sausapor.
“Air bersih ini kita sediakan. Karena ini kebutuhan pokok. Dimana air bersih ini program 100 hari ketika saya menjadi bupati pada periode pertama. Air bersih berjalan 24 jam dan kini dinikmati oleh masyarakat,” ungkap Alumnus SMA YPPK Santo Agustinus tahun 1984 ini.
Tak hanya itu, jalan penghubung antara Moraid dan Sausapor saat itu mengalami kesulitan, sebab hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, akses jalan mulai dibuka dan dibangun beberapa jembatan penghubung, sehingga transportasi darat dan aktivitas pemerintahan di ibu kota sementara yang ada di Distrik Sausapor tetap berjalan.
“Kita bangun jembatan penghubung di Wesan dan Jembatan Warmanem, karena selama ini hanya dilalui dengan berjalan kaki melalui sungai. Oleh karena itu, kita bangun jembatan dan jalan biar mempermudah akses masyarakat dan pemerintahan di daerah Moraid dan Sausapor,” jelasnya.
Selain itu, dalam periode pertama mulai dibangun jalan penghubung antara Sausapor dan Werur yang merupakan lapangan terbang bekas perang dunia kedua. Lalu, dibangun juga Puskesmas Rawat Inap dan membangun akses jaringan telekomunikasi Telkomsel, berupa menara yang berada di 8 lokasi, yakni Sausapor, Fef, Kebar, Amberbaken, Kwoor dan beberapa wilayah lainnya, sehingga akses komunikasi bisa berjalan.
“Kita mulai buka lapangan terbang bekas perang dunia kedua di Werur yang ditinggalkan selama 77 tahun. Mulai dengan penimbunan menggunakan APBD, lalu kami buat surat dan dibangun oleh Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,” bebernya.
Pada tahun 2013, kata Alumnus SMP YPPK Dobonsco Fakfak tahun 1981 ini pihaknya bersama DPRD Kabupaten Tambrauw membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pembangunan ibu kota di Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw. Ini merupakan ibu kota definitif yang sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) pembentukan Kabupaten Tambrauw. “Pada tahun 2015, akhirnya kita bangun Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dua lantai dan membangun dinas-dinas lainnya di Fef,” katanya.
Tak hanya itu, dibawah kepemimpinannya sebagai Bupati, Pemda Tambrauw secara serius membangun pusat pemerintahan di Fef dengan pembangunan kantor, jalan penghubung, dan berbagai penginapan berupa rusun yang akan ditempati oleh para pegawai.
Lalu, dibangun juga Rumah Sakit Pratama, dan mendukung pembangunan Gereja Katolik dan GKI diberbagai daerah, termasuk pembangunan Masjid di Sausapor sebagai bentuk dan komitmen Pemda Tambrauw menjaga toleransi umat beragama di negeri penyu belimbing tersebut.
“Pada 6 Januari 2020, pemerintahan sementara yang ada di Sausapor resmi kita pindahkan ke Fef, sebagai daerah pemerintahan tetap sesuai UU. Meskipun, saat pindah warga dua kali menolak dengan demonstrasi, tetapi ini amanat UU, sehingga ibu kota tetap kita pindahkan ke Fef,” ujar Alumnus SD YPPK Santo Yoseph Senopi tahun 1977 ini.
Dimasa kepemimpinan Gabriel selama dua periode sebagai bupati, ia juga memberikan perhatian terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan bantuan studi untuk mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan S1, S2, bahkan S3.
Pelan tapi pasti, kini SDM Kabupaten Tambrauw terus mengalami peningkatan, sebab banyak mahasiswa dari berbagai kampung yang ada di Kabupaten Tambrauw berlomba-lomba untuk meraih gelar sarjana diberbagai kampus yang ada di Indonesia, termasuk di Papua.
“Kita punya asrama mahasiswa yang dibeli pemda di Jogjakarta, Malang, Manokwari. Selain itu, asrama mahasiswa yang kontrak diberbagai daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Jayapura serta berbagai daerah lainnya. Ini komitmen kita membangun SDM Kabupaten Tambrauw,” pungkasnya. (red)
