KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRK Kaimana menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari rendahnya realisasi belanja, tingginya sisa anggaran, hingga polemik regulasi Program Satu Miliar Satu Kampung (Samisaka).
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Mimi Selly, dalam laporan publik yang disampaikan melalui konferensi pers di Gedung DPRK Kaimana, Kamis (20/8/2026).
Mimi mengatakan, Fraksi PDIP pada dasarnya menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Namun, pihaknya menyoroti tingginya sisa Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2025 yang dinilai belum optimal menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” ucapnya.
Mimi menjelaskan, dalam laporan realisasi APBD 2026, Fraksi PDIP menilai kinerja belanja daerah masih rendah.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai 20,65 persen, sementara belanja modal fisik jauh lebih memprihatinkan karena baru terealisasi 1,24 persen atau setara Rp1,63 miliar dari total alokasi Rp131,72 miliar.
Ia menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan jaringan listrik bahkan masih tercatat nol persen realisasi.
Kondisi tersebut, kata dia, turut menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berjalan hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp358,85 miliar.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengkritisi regulasi Program Samisaka yang dinilai berpotensi bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan kampung.
Mimi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebut, terkait honorarium pendamping Program Samisaka, terdapat ketimpangan yang perlu dibenahi.
Fraksi PDIP meminta dilakukan rasionalisasi honor pendamping kabupaten serta mengembalikan alokasi anggaran program secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
Di sektor pertanian, lanjut Mimi, pihaknya meminta pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan bibit dari masyarakat kampung dan memastikan pelaksanaan program dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan APBD agar lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Kaimana,” tutup Mimi.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Fraksi PDIP Kaimana Hardiman, serta Anggota Fraksi Mohammad Kasim Ombaier, Isak Werfete, dan Robi Daud Samangun. (lau)
