KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Direktorat Jenderal Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (Ditjen PEID) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menggelar kegiatan penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) secara serentak di tiga provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Ahmad Tabo, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendes PDT, dan diikuti peserta dari tujuh kabupaten/kota, masing-masing Manokwari, Manokwari Selatan, Fakfak, Kaimana, Ngada, Manggarai, dan Seram Bagian Barat.
Dalam sambutan tertulis Mendes PDT, yang dibacakan oleh Ahmad Tabo, disebutkan bahwa krisis pembangunan desa dan daerah tertinggal dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan.
Menurutnya, Bumdes memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan serta mempercepat kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang terintegrasi,” ujar Ahmad Tabo.
Ia menjelaskan, kegiatan penguatan Bumdes tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang telah memiliki status badan hukum.
Ahmad menyebut, hingga saat ini terdapat 37.000 Bumde dan 1.800 Bumdes Bersama yang telah berbadan hukum.
“Status badan hukum memberikan keleluasaan bagi Bumdes dalam mengembangkan usaha ekonomi, sekaligus menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan desa,” terangnya.
Ia menambahkan, pengembangan Bumdes merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Penguatan Bumdes menjadi langkah strategis untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia,” pungkasnya. (lau)
