KAIMANA,KLIKPAPUA.com–Bupati Kaimana, Freddy Thie menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan hanya sebuah kegiatan yang sifatnya formalitas untuk memenuhi tata cara yang biasa dilakukan setiap tahun, tetapi harus benar-benar menghasilkan sebuah keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Usulan masyarakat dalam setiap Musrenbang harus bisa dikaji secara baik untuk melihat skala prioritas. Jika usulannya banyak, maka minimal satu dari usulan tersebut diakomodir dan disesuaikan dengan visi misi daerah.
Bupati menyampaikan ini ketika hadir dalam kegiatan Musrenbang tingkat Distrik Kaimana yang dilaksanakan di Kampung Marsi dan Musrenbang Distrik Buruway di Kampung Edor belum lama ini.
Menurut Bupati, Musrenbang merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya kepada pemerintah. Dan pemerintah selaku pelayan masyarakat, wajib mengakomodirnya meskipun tidak semuanya.
“Musrenbang ini bukan hanya kegiatan formalitas, yang sesudah itu apa yang menjadi usulan masyarakat tidak ada yang diakomodir dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. Usulan itu kan bisa kita biayai melalui APBD atau diintervensi melalui dana kampung atau lainnya,” ujar Bupati.
Dikatakan minimal satu dari sekian banyak usulan yang disampaikan masyarakat pada kegiatan Musrenbang distrik diakomodir. Oleh karenanya, peran OPD dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membuat skala prioritas dari setiap usulan itu.
“Jangan sampai masyarakat usul dari 1 sampai 10 dengan harapan ada yang diakomodir dan jangan sampai kosong, ternyata di tahun berikut malah keluar telur busuk. OPD harus hadir untuk membuat skala prioritas, mana dari sekian banyak usulan itu yang benar-benar harus segera dijawab,” ujarnya.
Bupati secara tegas mengingatkan bahwa di masa pemerintahannya, pola lama yang mengabaikan usulan masyarakat tidak boleh terulang lagi. “Saya berharap di pemerintahan kita kedepan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau ada usulan 1 sampai 10 minimal akomodir salah satu,” pungkasnya. (iw)
