DPRD Kaimana saat rapat dengar pendapat dengan PT. PLN Rayon Kaimana.
KAIMANA,KLIKPAPUA.COM– Manager PT. PLN Rayon Kaimana, Muhamad Puarada, dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kaimana, Rabu (25/8/2020) melaporkan, pemadaman listrik rutin dan bergilir yang terjadi saat ini disebabkan terjadinya kerusakan pada 6 unit mesin pembangkit.
“Akibat kerusakan pada 6 unit mesin ini, pemadaman rutin bergilir di Kaimana diperkirakan akan berlangsung hingga akhir Oktober 2020,” ujar Puarada. Dijelaskan, PLN Rayon Kaimana sendiri saat ini memiliki 14 unit mesin, dimana 10 diantaranya merupakan mesin milik PLN, sedangkan 4 lainnya merupakan mesin sewa dari PT. Agrego (anak perusahaan PT. PLN).
Dari total 14 unit mesin pembangkit dimaksud, 6 diantaranya mengalami gangguan, yakni 5 unit milik PT. PLN dengan daya terpasang yang dimiliki sebesar 1.920 KW dan 1 unit mesin sewa dengan daya mampu sebesar 750 KW.
Dijelaskan, daya mampu dari belasan unit mesin PLN saat ini sebesar 3.550 KW, sementara beban puncak malam sebesar 4.050 KW, beban puncak siang 3000 KW. Kondisi ini mengakibatkan PLN Kaimana mengalami defisit daya sebesar 500 KW.
Saat ini terang Muhamad Puarada, mesin PLN yang beroperasi hanya sebanyak 5 unit dari total 10 unit, dengan daya terpasang sebesar 2.050 dan daya mampu sebesar 1.300 KW. Sementara dari mesin sewa, daya mampu yang dimiliki sebesar 2.200 KW.
Penyebab terjadinya pemadaman jelas Puarada, adalah selain adanya pekerjaan pemeliharaan mesin, juga disebabkan faktor alam berupa sentuhan pohon pada jaringan, sentuhan binatang, sentuhan layang-layang, gangguan material dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan pada mesin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Irsan Lie, Manager PT. PLN akui, kendala yang dihadapinya selama ini adalah berkaitan dengan banyak pohon produktif yang tidak diizinkan untuk ditebang, pengadaan material atau suku cadang mesin yang terlambat karena harus dipesan dari luar Kaimana, serta kapasitas mesin yang sudah tua sehingga sulit menemukan material atau suku cadang di pasaran.
“Harapan kami DPRD dan Pemerintah Daerah dapat membantu masalah pembebasan pohon produktif milik masyarakat disepanjang jalan distribusi, serta memberikan dukungan untuk kemudahan pengurusan izin akses keluar dan masuk terhadap material/personil PLN,” ujar Puarada.
Menanggapi ini, DPRD Kaimana menyarankan kepada pihak PLN, agar menyiapkan data riil yang akurat terkait jumlah kapasitas mesin PLN, termasuk data tentang pohon produktif yang perlu ditebang. DPRD berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memecahkan persoalan ini. (iw)
