JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD menegaskan, dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19, memerangi virus dan memulihkan ekonomi harus seiring sejalan. Harus saling terkait. Dalam kontek itu pula, Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 yang menitikkan pada dua hal. Pertama penanggulangan Covid-19 dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional.
“Nah jadi disitu ada dua hal yang harus kita kerjakan bersama karena tidak mungkin kita tidak melakukan ini di dalam perkembangan sekarang ini. Oleh itu sebabnya setelah itu Presiden dan pemerintah membicarakan tentang kemungkinan istilah yang umum, new normal, kehidupan baru, kita mulai mengajak masyarakat bergerak bahwa Covid-19 itu adalah fakta didalam kehidupan kita. Karena itu fakta maka kita tidak bisa menghindar terus dan bagaimana caranya hidup dengan Covid itu. Hidup bahwa Covid-19 itu ada tetapi kita tetap menjalankan tugas-tugas itu, tugas-tugas pemerintahan seperti biasa,” kata Mahfud saat membuka Kegiatan Rakor bersama dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Gedung Sasana Bhakti Praja Gedung C Lantai 3 Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Karena itu, kata Mahfud, di masa pandemik ini ada dua arah dalam kehidupan bernegara. Pertama, dalam kebijakan fokusnya tetap memerangi atau menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Yang kedua memulihkan secara pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, agama atau sosial.
“Nah langkah lanjut dari itu maka keluarlah Perpres itu tadi, yang kemudian fokusnya ada dua, yaitu PC dan PEN. PC adalah penanggulangan Covid-19 dan PEN adalah pemulihan ekonomi nasional. Objektif saja dan tidak bisa disembunyikan, kita ini sedang diambang resesi, kalau secara logika ilmu dan kecenderungan metodologis yang ada, bulan September atau sesudah bulan September atau awal Oktober akhir, september kita itu akan memasuki apa yang dimaksud resesi ekonomi, tidak bisa terhindarkan,” katanya.
Maka ini yang harus diperhatikan semua pihak, kata Mahfud. Kondisi ini yang mengharuskan semua unsur pemerintahan harus bekerja keras di dalam dua cabang atau dua anak panah kebijakan pemerintah, yaitu PC dan PEN. Tapi kata Mahfud, jangan terlalu paranoid dengan resesi. Resesi itu adalah istilah teknis dari satu situasi. Resesi itu tidak sama dengan krisis. Resesi adalah suatu keadaan dimana suatu negara secara berturut-turut dalam dua kuartal, pertumbuhan ekonominya itu minus atau di bawah satu atau juga dibawah nol.
“Itu resesi. Nah kita yang kemarin sudah minus 5,32 yang kuartal kemarin. Kuartal berikutnya ini menurut perhitungan logis secara metodologis juga perhitungan lembaga-lembaga dunia dan lembaga kita sendiri, ilmuwan atau ahli ekonomi kita sendiri, Indonesia mengatakan pada kuartal depan akan minus antara minus setengah sampai satu setengah. Artinya pertumbuhannya itu mungkin tidak lebih dari nol, misalnya tidak sampai 0,1 misalnya, itu perhitungan logisnya,” ujarnya.
Mahfud berharap, kalau pertumbuhan di bawah nol sampai dua kali, Tuhan masih memberikan jalan kepada bangsa Indonesia keluar dari apa yang disebut resesi. Dalam konteks ini Rakor yang digelar menjadi penting. “Ini menjadi penting kita bertemu di dalam sebuah koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Mendagri ini, bahwa karena yang disebut resesi itu tidak selalu berarti krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan atau apapun, maka kita harus bekerja agar ekonomi tumbuh, ” ujarnya.
Dalam kondisi seperti sekarang, kata Mahfud, ada program-program utama yang mencakup lima hal yang mesti diperhatikan. Pertama, Indonesia aman, aman dari Covid-19. Kedua, Indonesia sehat. Artinya di.sini ada pelayanan kesehatan berbasis gotong royong yang dipandu oleh pemerintah dengan program-programnya yang didukung oleh UU Nomor 2 tahun 2020. Ketiga, Indonesia berdaya. Artinya ada peningkatan daya beli rakyat dan peningkatan ekonomi rakyat. Keempat, Indonesia tumbuh, yaitu lewat program peningkatan penerimaan negara. Dan kelima, Indonesia bekerja salah satunya melalui program percepatan penyerapan tenaga kerja. “Maka arah kebijakan tentang 5 situasi yang akan dipilih ini tadi, itulah yang kemudian dituangkan didalam kebijakan dalam PC dan PEN tadi,” katanya.
Presiden Jokowi sendiri, lanjut Mahfud, telah meminta semua unsur pemerintahan baik pusat dan daerah untuk membelanjakan seluruh anggaran. Ini sangat penting agar ekonomi rakyat itu bergerak. Sehingga rakyat dipacu untuk melakukan kegiatan ekonominya sendiri. “Di sini ada KPK, BPKP dan sebagainya. Presiden dalam beberapa rapat berkali-kali segera belanjakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD, tetapi tetap secara benar, tetapi tetap didalam kerangka hukum yang benar, makanya KPK, BPKP ikut mendampingi. Jangan takut, kami pemerintah sudah berbicara dengan KPK dengan BPKP, BPK, agar pengawasan tetap dilakukan,” ujarnya.
Sementara terkait dengan Perpres, kata dia, muncul istilah bekerja dengan menyeimbangkan antara rem dan gas. Ibarat mobil ada rem dan gas. Kemudian ada setirnya. Pesiden dan semua elemen pemerintahan, para pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah adalah setirnya. Supir yang mengendalikan. “Sebagai supir kita itu pemegang setir sekaligus bisa menjadi setirnya itu sendiri, tegakkan prokol kesehatan. Oleh karena itu Perpres Nomor 18 itu disusun dengan adanya Inpres Nomor 6 tahun 2020, itu remnya, mau ngegas mau membangun , hati-hati ada bahaya di tengah kita. Ada Covid. Oleh sebab itu ada rem, pendisiplinan protokol kesehatan, dan penegakan hukum, ” kata Mahfud.
Mahfud meminta yang hadir dalam rakor harus bekerja keras tapi tetap dengan hati- hati. Remnya selalu disiapkan yakni dengan disiplin menegakkan protokol kesehatan dan hukum. Protokol kesehatan itu harus ditegakkan melalui dua hal. Pertam, disiplin. Disiplin juga dibagi dalam dua hal. Pertama disiplin di dalam strategi darat dengan pendekatan persuasif.
“Diberi tahu ini bahayanya kalau kamu tidak disiplin kesehatan, itulah sebabnya Bapak Presiden eksplisit menyebut PKK agar banyak berperan, ibu-ibu ini lebih mudah bergerak untuk melakukan persuasif kepada masyarakat. Pemerintah juga sudah memerintahkan kepada polisi dan pengadilan untuk menegakan hukum jika ada bagian masyarakat yang melawan petugas, berdasar UU, Inpres, Perpres, dikatakan jangan berkerumun dia berkerumunan, nah disitulah hukum pidana itu bisa dipakai, melawan petugas,” katanya.
Mahfud juga menyinggung soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada bulan Desember tahun ini. Kata dia, terkait pelaksanaan pilkada, instrumen-instrumen hukumnya sudah disiapkan. Pun, instrumen-instrumen kelembagaannya sudah disiapkan. Begitu juga dari sisi pembiayaan, telah juga disiapkan.
“Kita tidak boleh mundur, itu agenda konstitusional, 9 Desember adalah pemungutan suara. Nah disinilah protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Jangan sampai pilkada yang merupakan bagian dari peta demokrasi karena itu bagian dari pelaksanaan demokrasi lalu menimbulkan kesedihan karena Covid, bukan lagi pesta itu kalau terjadi begitu. Pemilu jangan sampai menjadi pembuat pilu. Pemilu itu ya pesta, tapi ada kalanya orang mengatakan pemilu itu hanya membuat pilu. Orang yang tadinya senang-senang menjadi pemilu karena apa? Pelaksanaanya tidak bagus, money politik, menggunakan dana negara secara tidak benar, dan jangan sampai membuat pilu bagi rakyat banyak,” kata mantan Menteri Pertahanan di era Gus Dur tersebut.(rls/bm)
