JAKARTA,KLIKPAPUA.com—Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Hal itu ditegaskannya saat menjadi narasumber dalam acara “Musyawarah Ngawal Pilkada 2024: Serentak Berdampak” yang digelar secara daring oleh Narasi TV, Rabu (27/11/2024).
“Kita lihat ada banyak laporan tentang penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus bergeser karena bencana, karena hujan, ada juga sempat dapat laporan kertas suaranya kurang. Tetapi secara keseluruhan berjalan lancar,” katanya.
Bima menyampaikan, dari pantauannya di lapangan dengan mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), ia menemukan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini tidak setinggi ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah TPS yang lebih sedikit dan dampak dari jarak pemilih ke TPS.
“Jadi mungkin ya itu jadi kendala bagi warga untuk nyoblos. Jadi dugaan kita mungkin partisipasi politiknya agak berbeda dengan Pileg, Pilpres, tapi secara keseluruhan lancar,” terangnya.
Kemendagri hingga saat ini terus melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga tahapannya selesai. Hal itu termasuk berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga potensi gugatan-gugatan yang terjadi.
“Tadi kami baru melakukan rapat koordinasi bersama Panglima TNI, menyimpulkan kita harus terus jaga sampai nanti ketika proses gugatan dan lain-lain. Masih sangat mungkin nanti ada proses-proses yang harus kita cermati,” ujarnya.
Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait. Apalagi di era media sosial, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.
“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” ungkapnya.
Selain itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil. Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.
“Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” ucapnya.
Di akhir paparannya, Bima memberikan informasi terkait petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Hingga sore hari ini, ada 7 petugas meninggal yang berasal dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 3 orang dan dari Linmas sebanyak 4 orang. Ke depan pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan petugas pemungutan suara.
“Kita belum compile memang yang meninggal ini berapa secara keseluruhan. Berapa pun angkanya tetap ada yang meninggal, [karena] kelelahan. Jadi ini masuk untuk evaluasi kita. Penyelenggaraan ini sepertinya harusnya seperti apa? Siapa yang mampu punya kapasitas untuk menjadi petugas pemungutan suara, kualifikasinya, screening kesehatannya,” tandas Bima.(rls)
