RIAU,KLIKPAPUA.com–Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan bahwa upaya pemulihan ekosistem gambut dan mangrove tidak akan pernah terhenti dan bersifat berkelanjutan hingga pasca pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemulihan ekosistem gambut dan mangrove mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Presiden Joko Widodo. Namun sesuai Perpres 120/2021, tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan berakhir pada tahun 2024. Oleh karenanya, pemerintah terus mengupayakan mekanisme yang akan memastikan keberlanjutan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove melalui pelibatan masyarakat yang lebih masif.
Pada Jumat (23/6/2023), KSP bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kunjungan ke Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, untuk melakukan evaluasi terhadap program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang melibatkan peran masyarakat dan pemerintah desa.
Dalam pelaksanaan program restorasi gambut, selain membangun sekat-sekat kanal, intervensi yang dilakukan BRGM juga dilakukan melalui pembentukan DMPG dan pelaksanaan sosialisasi hingga tingkat tapak. Melalui skema DMPG, masyarakat di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau sudah mulai memiliki kesadaran untuk menjaga lahan gambut agar tetap basah dengan membangun sekat-sekat kanal yang dibiayai swadaya masyarakat dan dana desa.
Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri juga merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan memiliki ekosistem mangrove yang memainkan peran penting dalam melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi.
“Untuk mencapai keberlanjutan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, memang diperlukan sosialisasi yang intensif. Masyarakat juga perlu diyakinkan bahwa manfaat dari program restorasi dan rehabilitasi ini akan dirasakan langsung oleh mereka, baik dari segi kelestarian lingkungan maupun dari segi kesejahteraan ekonomi. Sehingga kita berharap agar masyarakat secara sukarela aktif terlibat dalam program tersebut dan memastikan keberlanjutannya”, kata Trijoko M. Solehoedin, Tenaga Ahli Utama KSP.
Walaupun begitu, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa belum terbentuk sinergi yang kuat antara sejumlah stakeholder di lapangan. Untuk itu, KSP akan mencoba berkomunikasi dan berdiskusi secara konstruktif dengan dunia usaha mengenai potensi kerja sama dan kontribusi ke depan.
“Upaya ini memerlukan awareness atau kepedulian semua pihak. Kepedulian itu, harus diwujudkan dalam kerja-kerja nyata seperti menjadikan konseverasi sebagai aspek utama saat menyusun RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, bahkan merancang BUMDesa serta BUMDesma. Perlu dingat muaranya adalah lingkungan gambut dan mangrove lestari, masyarakat sejahtera, desa tumbuh menjadi mandiri”, imbuh Trijoko. (rls/red)
