JAKARTA,KLIKPAPUA.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperbanyak tracing, testing, treatment atau 3T dan mengecek kepatuhan masyarakat dalam menerapkan 4M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, dan Bali, pada Jum’at (08/01/21).
“Kami juga menyarankan untuk masalah testing, testing ini kami sudah sampaikan kepada Pak Menkes sebaiknya semua kabupaten didukung dengan PCR, semua kabupaten seluruh Indonesia, 514, dukung PCR dengan anggaran dari Kemenkes, memang risikonya angka positif akan meningkat, tapi kita dapat angka yang real, dengan dapat angka yang real kita dapat membuat kebijakan penanganan dengan lebih tepat,” katanya.
Terkait tracing, Mendagri juga mengusulkan adanya tim khusus yang bekerja untuk melakukan tracing dalam mencegah penularan Covid-19. “Mengenai masalah tracing, tracing ini beberapa negara kami lihat mereka memiliki tim khusus, jadi tidak membebankan kepada petugas yang memiliki tugas yang lain, seperti tugas Puskesmas, TNI/ Polri. Itu hanya memberikan back up, tapi tim khusus yang dibuat khusus hanya untuk tracing, ini bahkan bisa menimbulkan tenaga kerja baru, mungkin lulusan SMA atau diploma yang mereka ditraining spesifik, dan setelah itu mereka diberikan ibaratnya gaji, bahkan di beberapa negara diberikan insentif, begitu mereka menemukan 10, menemukan 20 mereka mendapatkan insentif, tapi tentunya ada kriterianya Pak, ini tim tracing,” usulnya.
Sementara itu, terkait penerapan 4M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, Pemda diminta untuk aktif mengecek kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. “Kami sarankan kepada rekan-rekan kepala daerah, selama ini mengandalkan data utamanya data umum dari Satgas Covid, meskipun satgas daerah juga ada data, tapi datanya data umum juga, kami sarankan misalnya masker, daerah mana saja yang kepatuhannya rendah di tiap-tiap kabupaten/kota bahkan bisa dibreak down lagi mungkin kecamatan mana, sehingga bisa diperkuat program masker di daerah itu, cuci tangan juga demikian, mana daerah-daerah yang fasilitas cuci tangannya kurang, hand sanitizernya tidak banyak masif, daerah itu yang diserang. Kemudian jaga jarak. Terakhir adalah kerumunan, kerumunan ini juga menurut kami harus mulai dibelah, dibelah kerumunan mana yang memberikan kontribusi paling banyak terjadinya penyebaran, dengan data yang saintifik, dari situ bisa membuat kebijakan kerumunan mana yang perlu kita buat regulasi untuk dapat kita batasi, misalnya demonstrasi ada regulasi khusus, mengenai masalah kegiatan keagamaan regulasinya khusus, dine in regulasinya khusus, nah ini yang kami lihat mungkin perlu dibreak down oleh setiap daerah,” paparnya. (rls/kp1)
