Catatan Rapat Akhir Tahunan 3 Bumdes di Manokwari: Terus Bergeliat di Masa Pandemi Covid-19

0
117
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Hingga tahun 2021 ini, Pandemi covid-19 masih terus menghantui seluruh umat manusia di penjuru dunia, berbagai aspek kehidupan terdampak dari pandemi virus corono ini. Dampak langsung yang paling dirasakan oleh masyarakat selain dampak kesehatan adalah dampak ekonomi, seluruh sektor usaha mengalami penurunan omzet penjualan dan keuntungannya.
Namun dalam suasana pandemi covid-19 ini, terdapat sejumlah sektor usaha yang merupakan usaha mikro, justru mampu bertahan bahkan menunjukan perkembangan usaha yang signifikan. Hal ini, sebagaimana banyak disampaikan para pengamat ekonomi karena usaha mikro mengakar dan cenderung mengusahakan usaha-usaha yang bersentuhan dengan masyarakat kecil di pedesaan. Salah satunya adalah badan usaha milik desa yang menjadi program unggulan kementrian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, yang justru bergeliat menunjukan perkembangan usaha yang signifikan.
Hal ini terungkap dari rapat tahunan Badan Usaha Milik Desa di sejumlah kampung di Kabupaten Manokwari. Laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Jeffry J. Sahubura, bahwa hingga akhir tahun 2020 terdapat 35 Bumdes yang tersebar di 9 distrik di Manokwari. Meski demikian dari ke-35 Bumdes tersebut, belum semuanya berjalan maksimal, hanya sekitar 48% (17 Bumdes), dengan sejumlah unit usaha yang diusahakan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing kampung.
Dijelaskan bahwa pada setiap akhir tahun, Bumdes yang aktif dan sehat seharusnya melakukan rapat tahunan untuk mempertanggunjawabkan perkembangan usahanya kepada masyarakat kampung, selain juga untuk mengetahui berapa kontribusi pendapatan asli desa yang dapat disumbangkan kepada pemerintah kampung masing-masing dari persentase hasil usaha yang dihasilkan selama setahun.
Hingga awal tahun baru ini, terdapat 4 Bumdes yang telah melakukan rapat tahunan dengan mengumpulkan omzet dan laba bersih yang cukup memuaskan, di antaranya adalah Bumdes Pandu Upokarti di Kampung Desay, Bumdes Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, serta Bumdes Sinar Papua di Kampung Sidey Baru dan Bumdes Makmur Abadi di Kampung Sidey Makmur, Distrik Sidey.
Bumdes Pandu Upokarti yang menggeluti usaha depot air galon, bus wisata dan juga pemasaran hasil pertanian, sepanjang tahun 2020 mampu mengelola omzet hingga Rp. 3.287.978.210 dengan laba bersih 139.618.925 serta menyumbangkan pendapatan asli desa (PADes) Rp. 69.809.463. Sementara Bumdes Sinar Papua yang menggeluti usaha saprodi pertanian, budidaya lele dan juga pemasaran hasil pertanian, mampu mengumpulkan omzet sebesar Rp. 3.394.934.810 dengan laba bersih Rp. 105.267.000 dan menyumbangkan PADes Rp. 52.633.500. Sedangkan Bumdes Mulya Bersama yang hanya menjalankan usaha pemasaran hasil pertanian, mampu mengelola omzet sebesar Rp. 4.420.092.410 dengan laba bersih Rp. 147.806.530 dan berkontribusi untuk PADes Rp. 73.903.265.
Jeffry menambahkan perkembangan ketiga bumdes ini, menjadikan semangat baru bagi Pemda Manokwari, utamanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan pembinaan terhadap Bumdes yang ada di Manokwari. “Kita patut bersyukur, meski kita di wilayah timur Indonesia, Bumdes kami juga mampu menunjukan perkembangan dan hasil yang menggembirakan sebagaimana bumdes yang perkembangannya sangat pesat seperti di Jawa,” ujarnya.
Diungkapkannya, perkembangan ketiga bumdes ini tidak terlepas dari kebijakan dan dukungan Pemda Manokwari yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan Bumdes dalam kegiatan pembelian beras petani Prafi untuk jatah beras ASN se-Kabupaten Manokwari, yang telah berlangsung sejak Maret 2020 dan berlanjut di Januari-Desember 2021. “Pemda Manokwari saat dibawah kepemimpinan Almarhum Bapak Demas P. Mandacan dan Bapak Edi Budoyo, dalam rangka menjawab janji kampanye beliau saat itu, akhirnya merealisasikan pembelian beras petani Prafi untuk jatah beras ASN,” imbuhnya.
Diungkapkannya sejak Maret 2020, ketiga bumdes ini harus mengumpulkan beras petani kurang lebih 100 ton setiap bulan untuk memenuhi jatah beras ASN Manokwari, dan ini adalah bukti nyata keberpihakan Pemda Manokwari untuk membantu petani yang ada di Warparamasi yang dalam beberapa kesempatan kunjungan bupati saat itu, mengadukan sulitnya memasarkan hasil panen berupa beras pada saat musim panen.
Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari, Kukuh Saptoyudo yang juga memberikan sambutan pada Rapat Tahunan Bumdes Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya yang digelar, Kamis (7/1/2020) menyampaikan apresiasi atas usaha dan perkembangan bumdes dalam mendukung sektor pertanian di Kabupaten Manokwari utamanya di wilayah Warparamasi.
Diungkapkannya bahwa kajian pembelian beras petani Prafi sudah dilakukan pihaknya sejak 2017 lalu, namun terkendala sejumlah hal teknis terutama penentuan harga pembelian di tingkat petani. Namun sejak 2019 dengan melihat peluang yang ada, ternyata pemda Manokwari bersama bumdes mampu merealisasikan pembelian beras petani ini, sehingga diharapkan hal ini akan memacu petani untuk meningkatkan produksi areal persawahannya.
“Puji Tuhan, akhirnya rencana yang telah sejak lama kami berikan kajian ke pemda Manokwari ini, bisa terwujud. Kedepan Bumdes harus bersinergi dengan petani, bagaimana caranya meningkatkan kapasitas produksi yang ada, karena peluang pasar beras ini masih banyak, sekarang tinggal bagaimana ketersediaan stoknya,” ujarnya.
Dalam rapat tahunan Bumdes Mulya Bersama yang dihadiri sejumlah stakholder terkait itu. Kukuh menambahkan kedepannya Bumdes harus melakukan diversifikasi usaha lainnya, dengan membuka unit usaha baru, sehingga apabila kebijakan pemda ini mengalami kendala, bumdes telah mandiri dengan unit usaha yang bukan hanya program pemerintah.
Hal senada juga disampaikan Asisten I setda Manokwari, yang mengaku puas dan mengapresiasi kinerja bumdes yang telah membuktikan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah daerah Manokwari mampu dilaksanakan oleh bumdes. “Luar biasa, ini adalah kebijakan pemda yang sudah lama dinantikan oleh petani di warpramasi, kami pemda sudah lama sekali melakukan kajian dan rapat-rapat merumuskan kebijakan ini, dan puji tuhan bumdes telah mampu membantu pemda merealisasikan kebijakan ini,” ujarnya.
Sementara Kepala BPKAD yang diwakili oleh Sekretarisnya Pangat, SH menyampaikan bahwa pada prinsipnya pihaknya akan membantu proses pencairan dana beras ASN yang ditagihkan oleh bumdes ,tentu sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami juga mengingatkan kepada bumdes, tingkatkan inovasi usaha yang telah ada, tingkatkan layanan dan tertib administrasi, karena pemda Manokwari juga mendapatkan banyak penawaran berbagai pihak terkait penyediaan beras ASN ini,” tambahnya.
Sedangkan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa pada Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) yang mendampingi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Manokwari, Sumarno menyampaikan bahwa perkembangan bumdes yang terlihat cukup baik ini, merupakan perjuangan dan advokasi yang panjang yang dilakukannya dengan berbagai pihak sejak 2015 lalu sejak dirinya dikontrak oleh Kementrian Desa PDTT.
Tenaga ahli yang juga mantan wartawan ini menjelaskan, persoalan beras petani Prafi ini telah dipelajarinya sejak dirinya masih menjadi wartawan salah satu media lokal di Manokwari saat itu.
Mantan wartawan yang saat itu aktif menulis berbagai masalah pertanian di wilayah Warparamasi ini mengungkapkan, memang belum banyak bumdes yang mandiri di Manokwari, tetapi paling tidak ketiga bumdes ini dapat menjadi best practice dan pilot projet bagi bumdes lainnya di Manokwari bahkan di Papua Barat. “Tidak mudah memang melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi di desa seperti bumdes ini, namun dengan tekad yang kuat dan dengan menemukan sumber daya manusia yang tepat serta di dukung penentuan unit usaha yang sesuai potensi yang ada di desa masing-masing, serta dukungan  penuh pemerintah daerah, tidak ada yang mustahil,” ujarnya.
Dijelaskannya bahwa misi Badan Usaha Milik Desa sesuai amanat UU 6/2014 tentang Desa bahwa bumdes dibentuk untuk memberdayakan masyarakat utamanya dalam bidang ekonomi dan juga misi memberikan pendapatan asli desa, sebagai indikator cikal bakal kemandirian sebuah desa. Disamping yang juga menjadi target Bumdes adalah serapan tenaga kerja di desa, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran serta mengurangi kecenderungan warga desa yang bermigrasi ke kota karena tuntutan lapangan pekerjaan.
“Ketiga kampung yang memiliki bumdes ini, dengan adanya kontribusi PADes yang akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka, menjadi penilaian tersendiri dan bagi pegiat desa ini adalah indikator cikal bakal kemandirian sebuah desa, sehingga desa tidak hanya selalu mengharapkan kucuran dana desa dan bantuan hibah lainnya,” pungkasnya.
Diungkapkannya, telah banyak kampung-kampung yang mendirikan bumdes, namun butuh waktu dan perjuangan panjang serta inovasi-inovasi kreatif agar Bumdesnya dapat maju dan berkembang seperti ketiga Bumdes tersebut. Menurutnya, dalam menjalankan kelembagaan ekonomi publik di desa seperti Bumdes ini, yang dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat, transpran, akuntabel serta didukung oleh sumber daya manusia yang punya banyak waktu dan mau terus belajar serta kreatif dan inovatif.
Dirinya berharap kedepan, dibawah kepemimpinan kepala daerah yang baru, makin banyak OPD yang mau bersinergi program antar OPD melalui pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan, dalam upaya pencapaian output dan outcome program yang benar-benar berdampak pada masyarakat bawah, utamanya masyarakat di pedesaan. (rls/drh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.