DENPASAR,KLIKPAPUA.com–Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE) pada Rabu (9/3/2022) di Hyatt Regency Bali.
Kemendagri yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, kata Bahtiar, akan selalu berupaya mendukung program kegiatan BNPT di daerah.
Sebagai bentuk kongret, saat Presiden mengeluarkan Perpres RAN PE, Mendagri langsung mengeluarkan Surat Edaran kepada gubernur, walikota dan bupati tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme pada 29 September 2021.
Selain itu, Kemendagri juga langsung mengkomunikasikan bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, guna memastikan adanya dukungan cost anggaran APBD untuk mendukung program BNPT di daerah.
“Kami menyurati, mengingatkan lagi bapak gubernur, walikota dan bupati tentang pelaporan dukungan data anggaran dan program kegiatan penangangan konflik sosial dan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengajak ke terosisme pada 8 Februari 2022. Dan memang baru 8 provinsi yang laporkan,” ungkap Bahtiar.
Sementara Charge d’ Affaires, the Delegation of the European Union of Indonesia Mr. Margus Solnson mengatakan, perlunya adanya perlindungan terhadap manusia dari bahaya terorisme.
Pentingnya jembatan untuk mengkomunikasikan dengan masyarakat terkait keamanan Indonesia. Peran pemerintah, para tokoh perlu memainkan peranan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Dan pada November tahun ini akan dilangsungkan dialog keamanan untuk penanggulangan terorisme.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Charge d’ Affaires, the Delegation of the European Union of Indonesia Mr. Margus Solnson, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, BNPT Andhika Chrisnayudhanto.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Marc Virrstraete Verlinde, Kaban Kesbangpol 34 provinsi se-Indonesia dan Kepala FKPT 34 provinsi se-Indonesia. (bm)