BANDUNG– Presiden Joko Widodo yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan enam arahan dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah- Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019).
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam memaparkan enam poin arahan yang diamanatkan Presiden mulai dari perencanaan pembangunan daerah sampai pada hal teknis menghadapi risiko bencana.
Pertama, yaitu perencanaan Pembangunan daerah harus belandaskan pada aspek-aspek pengurangan resiko bencana. “Untuk mematuhi tata ruang wilayah privinsi, kabupaten dan kota yang telah ditetapkan, apalagi Lampung sampai NTT ini barisan-barisan provinsi yang berisiko tinggi bencana atau area rawan bencana, maka arahan Bapak Presiden bahwa penyusuanan tahap Musrenbangnya ini, perencanaan anggaran di daerah harus ada alokasi untuk penanggulangan bencana. Sedikitpun harus dialokasikan, seandainya terjadi bencana ditangani lebih dahulu,” paparnya.
Kedua, melibatkan akademisi dan pakar kebencanaan dalam mengkaji dan menganalisis potensi bencana agar mampu memprediksi ancaman bencana sehingga daerah mampu mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.
“Setidaknya masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota yang rawan bencana, perlu memiliki ahli/juru bicara yang memberikan pemahaman/edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana sehingga masyarakat siap,” kata Tjahjo.
Ketiga, Gubernur otomastis menjadi komandan satuan tugas pada saat kejadian bencana. Pangdam, Kapolda menjadi wakil satuan tugas untuk membantu gubernur, selanjutnya bupati/walikota menjadi sub satuan tugas di tingkat kabupaten/kota.
Keempat, membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini melalui warning system secara terpadu antara pusat dan daerah yang berbasis rekomendasi serta masukan hasil penelitian dan kajian dari para akademisi serta para pakar kebencanaan.
Kelima, melakukan edukasi kebencanaan dengan memberikan pemahaman mulai dari potensi setiap wilayah bencana sampai pada antisipasi menghadapi bencana. “Seluruh daerah terutama daerah rawan bencana sampai pada tingkat masyarakat, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota harus secara terpadu dalam upaya menyampaikan edukasi kebencanaan ini,” terang Tjahjo.
Keenam, melakukan simulasi latihan siaga bencana. “Berbagai elemen masyarakat harus dilibatkan dalam latihan bencana secara berkala. Saya kira ini bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat termsuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, maupun tokoh agama,” pungkasnya.(rls)
