MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai transparansi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih lemah.
Ia mendesak pemerintah menyediakan pangkalan data terpadu yang dapat diakses publik guna memperbaiki tata kelola dana tersebut.
Filep mengatakan, hingga kini masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi mengenai distribusi dan penggunaan dana Otsus.
Menurutnya, belum tersedianya pangkalan data terpadu yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu penyebab rendahnya transparansi tersebut.
“Mereka harus memastikan bahwa setiap satu rupiah dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya di Manokwari, Sabtu (1/8/2026)
Ia menegaskan, lembaga-lembaga yang memiliki mandat pengawasan, seperti DPR Otsus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Majelis Rakyat Papua (MRP), harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan dana Otsus.
Filep menambahkan, minimnya keterbukaan informasi ini turut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari dana Otsus tersebut.
Senator asal Papua Barat itu berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera membangun sistem pangkalan data yang terintegrasi dan mudah diakses publik, sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus Papua ke depan. (dra)
