MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memperkuat koordinasi penyusunan Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan di Manokwari, Rabu (8/7/2026).
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, mengatakan pembangunan yang berkualitas harus ditopang oleh data yang berkualitas karena data menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan terukur.
“Data bukan sekadar angka, melainkan kompas yang mengarahkan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, efektif, dan terukur,” ujar Merry saat membuka FGD.
Ia menjelaskan, pelaksanaan FGD tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan indikator pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Menurut Merry, pemerintah telah menetapkan lima Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional.
Dalam implementasinya, indikator tersebut dirinci menjadi 76 indikator dan subindikator yang menjadi acuan pemerintah pusat maupun daerah.
BPS Provinsi Papua Barat, lanjutnya, memiliki peran mengoordinasikan pengukuran indikator tersebut di tingkat daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPS Nomor B-156/02000/PR.030.2025.
Sementara pemerintah daerah berperan menghasilkan statistik sektoral sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Indikator bukan hanya angka, tetapi juga cerminan kondisi nyata pembangunan yang sedang berlangsung di daerah kita,” katanya.
Merry menekankan penyediaan ISV dan IUP Tahun 2026 di Papua Barat memerlukan dukungan serta kolaborasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait bersama BPS.
Karena itu, FGD menjadi forum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus membangun komunikasi antarpemangku kepentingan.
Ia mengajak seluruh peserta memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan agar setiap indikator memiliki metodologi pengukuran yang konsisten serta didukung data yang memadai.
“Dengan demikian, indikator yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, BPS Provinsi Papua Barat menjelaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 memiliki lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission.
Namun demikian, BPS mengungkapkan belum seluruh indikator tersedia hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menggunakan indikator pengganti (proxy indicator) sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024, sehingga proses pengukuran kinerja pembangunan tetap dapat dilakukan secara terukur.
Pada kesempatan itu, Merry juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus. Ia menegaskan kerahasiaan data masyarakat dijamin oleh undang-undang.
FGD tersebut menghadirkan narasumber Kepala Biro Perekonomian Provinsi Papua Barat Jefrry Jach Verson Auparay dan Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappeda Provinsi Papua Barat Mervin Arison Asmuruf.
Forum ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dalam penyusunan indikator pembangunan yang selaras antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (dra)
