MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Gubernur Dominggus Mandacan membuka Rapat kerja (Raker) bersama Bupati se-Papua Barat, membahas arah pembangunan daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan di Aston Niu Manokwari, Kamis (16/4/2026).
Raker ini di ikuti seluruh Bupati di Papua Barat, turut juga di hadiri Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala BIN Daerah Papua Barat, Ketua MRPB, bersama kepala OPD baik Provinsi maupun Kabupaten.
Dalam arahannya, Dominggus menyoroti masih adanya kesenjangan di berbagai sektor yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sasaran. Ia menilai, ketimpangan yang terjadi saat ini menjadi tantangan besar bagi kemajuan daerah.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama, karena masih terdapat ketimpangan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi,” tegas Dominggus di hadapan para kepala daerah.
Gubernur menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten adalah kunci untuk mempercepat pembangunan yang merata.
Meskipun Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan yang harus diatasi secara kolektif.
Ia pun mengingatkan para bupati bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
“Pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Raker ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi kebijakan, mulai dari penguatan ekonomi daerah hingga pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
Dalam forum tersebut, dibahas pula penyusunan regulasi bagi pelaku usaha OAP serta pengembangan basis data tunggal demi kebijakan yang lebih presisi.
Terkait dinamika pemekaran wilayah, Dominggus mengungkapkan bahwa proses tersebut masih terus berjalan di tingkat pemerintah pusat.
Saat ini, tercatat ada 938 usulan pembentukan kampung persiapan serta 12 usulan daerah otonom baru (DOB) tingkat kabupaten/kota.
Gubernur mendorong penyelesaian sengketa batas di sejumlah titik, seperti antara Manokwari Selatan–Teluk Wondama, Teluk Bintuni–Fakfak, hingga batas wilayah Manokwari dengan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya.
Selain meminta peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dominggus turut memaparkan sejumlah arahan kementerian terkait program desa wisata, digitalisasi desa, pembangunan pasar rakyat, hingga penguatan sektor pertanian melalui komoditas unggulan seperti pala, kakao, dan singkong.
Di akhir arahannya, ia menekankan pentingnya perencanaan dana abadi daerah untuk keberlanjutan masa depan, serta pemberdayaan ekonomi OAP agar mampu mengatasi kendala modal dan akses pasar.
Tak lupa, stabilitas keamanan dan kewaspadaan terhadap bencana cuaca menjadi poin penutup arahannya.
“Keberhasilan pembangunan Papua Barat membutuhkan kolaborasi yang kuat, sinergi yang solid, dan komitmen bersama,” pungkas Gubernur. (mel)
