MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Polda Papua Barat dipilih sebagai percontohan nasional dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Program ini mendapat pendampingan intensif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat, mulai dari tahap sosialisasi hingga bimbingan teknis penyusunan kebijakan.
Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat, Eko Heri Winarno, mengatakan pendampingan dijadwalkan berlangsung selama satu bulan.
Targetnya, rekomendasi final terhadap draf Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Manajemen Risiko dapat diserahkan sebelum Hari Raya Idulfitri.
“Penunjukan Polda Papua Barat sebagai percontohan nasional merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan masukan konkret terhadap rancangan Perkap agar selaras dengan kebutuhan institusi Polri,” ujar Eko usai pembukaan sosialisasi di Mapolda Papua Barat, Kamis (29/1/2026).
Eko menjelaskan, manajemen risiko merupakan instrumen penting bagi instansi pemerintah untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.
Menurutnya, setiap upaya mencapai tujuan organisasi selalu memiliki potensi risiko yang dapat menghambat kinerja.
“Manajemen risiko berfungsi memastikan risiko tersebut tidak terjadi, atau jika terjadi, dampaknya tetap berada dalam batas yang dapat diterima sesuai selera risiko organisasi,” katanya.
Sementara itu, Waka Polda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Polda Papua Barat.
Ia berharap seluruh jajaran dapat memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sulastiana menegaskan, penyusunan Perkap Manajemen Risiko merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
“Kami berharap kontribusi Polda Papua Barat dalam fase percontohan ini dapat menyempurnakan regulasi di tingkat pusat sekaligus mendorong kinerja Polri yang lebih akuntabel, efektif, dan sistematis,” pungkasnya. (mel)
