MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Polda Papua Barat menggelar sosialisasi manajemen risiko di lingkungan Polri bagi satuan kerja (satker) dan jajaran Polres di Mapolda Papua Barat, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat.
Waka Polda Papua Barat Brigjen Pol. Sulastiana mengatakan, Polri saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pola kerja yang lebih komprehensif.
“Manajemen risiko bukan sekadar diksi atau tumpukan kertas. Ini adalah kondisi di mana setiap personel bekerja dan bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan yang diambil,” ujarnya.
Ia menyoroti kebiasaan sebagian anggota yang masih bekerja secara konvensional. Melalui sosialisasi ini, personel diharapkan mampu berpikir lebih detail mengenai konsekuensi setiap tindakan di lapangan.
“Jangan hanya bekerja, tetapi berpikirlah secara matang mengenai kemungkinan yang terjadi, tingkatkan komunikasi risiko, dan bangun mitigasi yang rasional,” tegasnya.
Wakapolda juga mengingatkan agar penyusunan profil risiko tidak dilakukan secara asal atau sekadar menyalin antar satuan kerja.
Menurutnya, kondisi lapangan dan fungsi setiap wilayah berbeda sehingga profil risiko harus disusun secara realistis dan kontekstual.
“Jangan sampai hanya asal ada profil risiko, tetapi tidak sesuai kenyataan. Jika disusun dengan baik, manajemen risiko dapat mencegah kesalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Barat Kombes Pol. Subandi menjelaska sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi agar manajemen risiko benar-benar menjadi instrumen penunjang kinerja di lingkungan Polda Papua Barat.
“Kegiatan ini akan diimplementasikan secara nyata. Polda Papua Barat diproyeksikan menjadi pilot project manajemen risiko bagi jajaran Polda lainnya,” ungkapnya.
Penerapan manajemen risiko merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021. Melalui kegiatan ini, seluruh kepala sub-satuan kerja dan Kapolres jajaran diharapkan memberikan perhatian serius agar personel memahami prinsip identifikasi hingga pemantauan risiko.
Hasil implementasi manajemen risiko tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif di tingkat Mabes Polri, terutama pada fungsi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (mel)
