MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Ratusan sopir trayek Manokwari–Bintuni yang tergabung dalam Komunitas Hilux Lintas Papua Barat (KHLPB) melakukan aksi mogok sebagai bentuk penolakan terhadap rencana beroperasinya travel Transnusa di jalur tersebut. Aksi mogok dimulai sejak Minggu (11/1/2026) dan direncanakan berlangsung hingga Selasa (13/1/2026).
Dalam aksi tersebut, para sopir berkumpul di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan. Mereka bahkan memilih menginap di lokasi selama beberapa hari sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan pihak travel yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Ketua KHLPB, Nofty Tapilatu, mengatakan para sopir merasa resah dengan kehadiran travel Transnusa yang dinilai mengganggu trayek yang telah mereka jalani puluhan tahun.
“Kami sopir Hilux Manokwari–Bintuni resah dan tidak ingin travel Transnusa beroperasi, karena kami sudah beroperasi selama 30 tahun dan tidak ada yang mengusik piring makan kami,” ujarnya saat ditemui di Gunung Botak.
Menurut Nofty, trayek Manokwari–Bintuni telah menjadi sumber penghidupan para sopir jauh sebelum Kabupaten Teluk Bintuni terbentuk.
“Trayek ini sudah kami jalani sejak Bintuni masih berstatus distrik. Jalur ini adalah tempat kami mencari nafkah,” katanya.
Ia menyebutkan jumlah sopir yang terlibat aksi mogok mencapai lebih dari 300 orang. Mereka secara tegas menolak kehadiran travel Transnusa di jalur Manokwari–Bintuni.
Penolakan serupa juga disampaikan Samuel Sero, salah satu sopir trayek Manokwari–Bintuni. Ia menyatakan tidak hanya menolak travel, tetapi juga transportasi daring di wilayah tersebut.
“Kami dengan tegas menolak hadirnya travel maupun transportasi online lainnya,” ujarnya.
Aksi mogok ini berdampak pada masyarakat. Salah seorang warga yang hendak menuju Bintuni, Januarius Sufy, mengaku kesulitan mendapatkan transportasi darat akibat berhentinya operasional kendaraan trayek.
Ia berharap pemerintah segera turun tangan untuk memediasi persoalan tersebut.
“Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak merugikan masyarakat,” katanya. (dra)
