MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjelaskan adanya selisih anggaran sebesar Rp315 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam jawaban Gubernur Papua Barat atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat yang dibacakan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun 2025, Senin malam (15/12/2025), di Hotel Aston Niu Manokwari .
Dalam rapat paripurna itu, pemerintah provinsi menerangkan bahwa selisih muncul antara angka KUA-PPAS 2026 sebesar Rp4.103.376.924.864 dengan total anggaran dalam Nota Keuangan RAPBD 2026 sebesar Rp4.408.376.924.864.
Selisih Rp315 miliar tersebut masih bersumber dari penyesuaian kebutuhan belanja daerah yang belum terakomodasi dalam draf awal KUA-PPAS .
Pemprov Papua Barat menjelaskan, penambahan anggaran dilakukan untuk menutup kekurangan belanja operasional, mengakomodasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPR Papua Barat,
kebutuhan hibah bantuan keagamaan, serta pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dibiayai dari dana Otonomi Khusus.
Keterbatasan ruang fiskal daerah, terutama karena beban belanja pegawai yang tinggi, turut memengaruhi penyesuaian tersebut .
Disebutkan pula bahwa dana fleksibel pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan belanja.
Oleh karena itu, dilakukan penambahan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi PAD dan sumber pembiayaan lainnya, hingga total penyesuaian mencapai Rp315 miliar .
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh proses penyesuaian anggaran RAPBD 2026 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, dan akuntabilitas.
RAPBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama DPR Papua Barat pada tahapan pembahasan berikutnya. (dra)
