MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat untuk meninjau pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat, Kamis (6/11/2025).
Kunker itu dipimpin Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, didampingi anggota Komite III, yakni H. Jelita Donal, dr. Hj. Erni Daryanti, Herman, Hasby Yusuf, Arianto Kogoya, dan H. Hartono.
Rombongan DPD RI tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Alwan Rimosan, dan Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnold Tiniap, beserta jajaran.
Dalam kunjungannya, Komite III meninjau sejumlah fasilitas layanan RSUP Papua Barat, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) hingga laboratorium.
Filep Wamafma mengatakan kunker ini bertujuan melakukan advokasi dan menyerap langsung persoalan kesehatan di daerah untuk kemudian disuarakan kepada pemerintah pusat.
“Kami datang untuk jemput persoalan di daerah dan memastikan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus dijalankan, khususnya afirmasi di bidang kesehatan,” ujarnya.
Menurut Filep, meski RSUP Papua Barat telah menunjukkan kemajuan dalam tiga tahun terakhir, peningkatan status dari tipe C menjadi tipe B harus menjadi prioritas.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan dokter spesialis, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang belum optimal, serta persoalan insentif tenaga kesehatan.
“DPD RI konsisten mendukung upaya peningkatan akreditasi rumah sakit. Rasio dokter spesialis, fasilitas pelayanan, dan dukungan anggaran perlu menjadi perhatian,” tegas Filep.
Ia menambahkan, dua sektor yang menjadi cerminan pembangunan Papua Barat adalah kesehatan dan pendidikan.
Karena itu, ia meminta perencanaan kebijakan rumah sakit dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan melibatkan manajemen RSUP.
Filep juga berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Direktur RSUP, Kepala Dinas Kesehatan, serta Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan rumah sakit.
“Harapan kami, dalam lima tahun ke depan Papua Barat sudah memiliki rumah sakit rujukan tipe B,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pendanaan sektor kesehatan berasal dari 15 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) dan 30 persen Dana Bagi Hasil Migas. Karena itu, alokasi anggaran harus tepat dan tidak boleh ada kekurangan pembiayaan kesehatan.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnold Tiniap, menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melengkapi sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.
“Sebagai rumah sakit rujukan, kami masih membutuhkan tenaga-tenaga khusus. Fasilitas sudah ada, tetapi tanpa dokter spesialis yang mengoperasikan, pelayanan belum maksimal,” kata Arnold.
Arnold menjelaskan, RSUP Papua Barat saat ini memiliki 13 layanan medis dan didukung 16 dokter spesialis. Jumlah tersebut akan ditingkatkan seiring pengembangan fasilitas yang ada.
Ia mengapresiasi kunjungan Komite III DPD RI dan berharap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan ke pemerintah pusat. (dra)
