MANOKWARI,KLIKPAPUA.com – Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat menyoroti minimnya data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ketua Pansus, Aloysius Siep, dalam pertemuan keempat yang digelar pada Selasa (19/8/2025), mengungkapkan? bahwa meski laporan awal menyebutkan realisasi anggaran mencapai 100 persen, data yang diterima dari OPD sangat terbatas.
Hingga saat ini, hanya dua OPD yang menyerahkan rincian data, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Kami sayangkan, data dari OPD hanya ada dua. Bahkan dari dua OPD itu, angkanya pun tidak bisa terbaca dengan baik,” ujarnya.
Aloysius juga mengungkapkan kesulitan dalam memperoleh respon dari OPD terkait permintaan data. Hal ini, menurutnya, akan menjadi catatan penting yang akan direkomendasikan kepada Gubernur setelah pembahasan LKPJ rampung.
“Jangan hanya tahu pakai uang saja. Bila perlu, laporan pertanggungjawabannya harus diberikan. Uang besar digunakan, tapi tidak mampu buat laporan, ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Pansus Fachri Tura menambahkan bahwa lembaganya tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan tanpa data yang memadai.
Dari tujuh OPD yang diharapkan menyerahkan laporan, hanya dua yang menyampaikan data secara rinci.
“Pansus bekerja berdasarkan data. Kalau data tidak masuk atau tidak lengkap, bagaimana kami bisa melakukan pengawasan? Kami butuh data yang akurat, bukan data abal-abal,” ujarnya.
Fachri menegaskan bahwa DPR Papua Barat berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi mendukung kinerja Gubernur dan mewujudkan visi-misi pembangunan Papua Barat yang berpihak pada rakyat.(mel)
