MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat menghadapi kendala dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lambat dalam menyampaikan data yang dibutuhkan.
Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, John H. Koirewoa, menyebut kurangnya partisipasi aktif dari OPD, terutama bagian perencanaan, menjadi hambatan utama dalam pengumpulan informasi yang akurat dan tepat waktu.
Menurut Koirewoa, sejumlah OPD, khususnya yang menangani perencanaan, belum optimal dalam menyampaikan laporan yang dibutuhkan Biro Pemerintahan.
Ia berharap seluruh OPD dapat lebih proaktif dalam memberikan data, terutama dalam mendukung proses penyusunan LKPJ.
“OPD harus aktif, terutama bagian perencanaan lewat kepala OPD masing-masing untuk memberikan data kepada Biro Pemerintahan,” tegas Koirewoa usai menghadiri pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Barat, Selasa (19/8/2025).
Ia menyoroti keterlambatan serupa yang terjadi pada tahun sebelumnya, yang menjadi catatan penting bagi pihaknya. Koirewoa menegaskan bahwa keterlambatan penyampaian data bisa berdampak besar terhadap proses pelaporan dan evaluasi pemerintahan.
“Kalau data terlambat masuk, akibatnya seperti ini. Tapi memang ini adalah persoalan yang kita hadapi bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan bersama Pansus DPR Papua Barat, Koirewoa juga mengungkapkan adanya sejumlah selisih dalam laporan yang diterima, khususnya dari OPD yang menangani kegiatan teknis.
Meskipun tidak merinci bentuk selisih tersebut, ia menegaskan bahwa hal ini akan menjadi fokus evaluasi lebih lanjut. “OPD teknis banyak memiliki program bantuan dan kegiatan fisik. Di rapat tadi, ditemukan banyak selisih. Nanti akan kami lakukan cross-check ulang,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya evaluasi ini, koordinasi antar OPD dan Biro Pemerintahan dapat lebih baik, demi kelancaran penyusunan laporan dan transparansi anggaran di Papua Barat.(mel)
