MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang diselaraskan dengan agenda nasional Indonesia Emas 2045.
Kegiatan berlangsung di Ruang Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jumat (8/8/2025), dan dibuka oleh Plt Sekda Manokwari, Yan Ayomi.
Dalam sambutannya, Ayomi menegaskan RPJMD lima tahunan ini merupakan panduan pembangunan yang terencana, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus wujud tanggung jawab Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Pembangunan daerah harus menjawab berbagai tantangan ke depan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ayomi membacakan sambutan Bupati Manokwari.
RPJMD disusun mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan memuat delapan misi utama Indonesia Emas 2045, seperti transformasi sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas nasional, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan, serta keberlanjutan pembangunan.
Sebagai kontribusi daerah, Pemkab Manokwari mengusung misi “Manokwari Emas 2045” dengan target menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas sosial yang terbuka dan terkemuka di Papua.
Ayomi mengungkapkan, tantangan pembangunan saat ini masih besar, di antaranya tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya saing SDM, ketimpangan infrastruktur, degradasi lingkungan, dan pengelolaan dana otonomi khusus yang belum optimal.
Untuk menjawab hal itu, Pemkab menetapkan tujuh arah pembangunan strategis dalam RPJMD 2025–2029, yaitu:
1. Peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis yang merata, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta perlindungan kelompok rentan dan pemuda.
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di perkotaan dan pedesaan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
3. Reformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan peningkatan kinerja birokrasi.
4. Pengembangan potensi ekonomi daerah, termasuk pariwisata, pertambangan rakyat ramah lingkungan, UMKM, koperasi, BUMD, dan Bumdes.
5. Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, meliputi pemulihan hutan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, dan sistem tanggap darurat.
6. Penguatan Otonomi Khusus Papua, dengan kebijakan afirmatif untuk kesejahteraan berkelanjutan Orang Asli Papua (OAP).
7. Penataan wilayah dan pemekaran daerah, termasuk rencana pembentukan Kabupaten Manokwari Barat dan pemindahan ibu kota kabupaten.
“Melalui tujuh prioritas ini, RPJMD diharapkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika global,” tegas Ayomi.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Manokwari bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Manokwari harus menjadi contoh kemajuan Papua dalam bingkai Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (mel)
