Anggota MRPB Musa Mandacan ketika melakukan penjaringan aspirasi ke SP 1, Distrik Prafi.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com — Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melalui Pokja Adat mengawali kerja dengan melakukan penjaringan aspirasi ke daerah masing-masing. Musa Mandacan memulai masa penjaringan aspirasi di dua tempat, yakni di Sp1 Distrik Prafi dan Distrik Masni.
Anggota MRPB Musa Mandacan
Dalam penjaringan Anggota MRPB Pokja Adat ini menerima aspirasi dari warga yang meminta adanya pemetaan wilayah adat, pembangunan gedung bagi Dewan Adat Sub Suku yang berada di Provinsi Papua Barat, pembentukan dewan adat di setiap daerah wilayah adat bagi masyarakat hukum adat.
Pendataan bagi Orang Asli Papua (OAP) serta penguatan, pemberdayaan dan pelestarian Seni Budaya OAP di Provinsi Papua Barat. Musa Mandacan mengatakan, selama tiga hari melakukan reses di dua tempat dirinya mendapat banyak aspirasi warga, khususnya OAP.
Kata Musa, untuk pemetaan wilayah adat bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat MRPB Pokja Adat akan bekerjasama dengan LSM. “LSM atau NJO lebih tahu dan saya akan meminta mereka untuk membeck-up saya, agar kita sama-sama turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan wilayah adat, ” ungkap Musa, baru-baru ini.
Menurutnya, setiap wilayah adat di Provinsi Papua Barat harus dilakukan pemetaan adat. Ada sebagian wilayah adat sudah ada pemetaan wilayah adatnya. “Yang belum ada pemetaan wilayah adat cuma ada di Kabupaten Manokwari dan beberapa wilayah di Papua Barat,” tuturnya.
Lanjut Musa mengatakan, akan turun bersama LSM dan pemerintah untuk melakukan pemetaan, agar semua jelas, sehingga jika hendak ke wilayah Hatam, maka harus lewat mereka, tidak melalui orang lain. “Karena dengan adanya pemetaan wilayah adat sudah pasti ada ketua dewan adatnya,” ujarnya.
Kata Musa setiap suku harus ada manusianya, sukunya, marganya, agar semua lengkap. Ketika dipanggil marga tersebut, orang itu yang hadir.” Agar jangan ada campur aduk seperti yang ada saat ini. Manokwari usianya sudah lama tapi dengan visi misi manusia yang ada ini mereka tidak tahu adat,” tegasnya.
Ia berharap mendapat dukungan dari Bupati dan Gubernur, agar pemetaan wilayah adat ini bisa terwujud. Karena tidak lepas juga dari dukungan anggaran dari pemerintah.
“Saya tidak bisa kerja sendiri tanpa pemerintah, pemerintah harus beck-up saya dengan anggaran, agar pemetaan wilayah dan batas wilayah kita buat tugu tapal batas. Hal ulayat ini akan saya kembalikan kepada pemilik wilayah adat bukan pemerintah, karena pemerintah sudah tabrak hak-hak wilayah adat masyarakat,” pungkasnya. (red)
