MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Badan Musyawarah (Banmus) DPR Papua Barat (DPR-PB) menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Penetapan jadwal pembahasan ini, berlangsung Rabu (24/10/2023), dihadiri Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua Saleh Siknun. Jadwal ini terdiri atas agenda pembahasan dan pendalaman Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2024, serta pembukaan sidang pembahasan RAPBD yang terjadwal pada 13 November.
Orgenes Wonggor mengatakan, DPR-PB sepakat menetapkan jadwal pembahasan RAPBD 2024, setelah sebelumnya telah menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Rabu kemarin.
“Syukur kita bisa bahas dan sepakati bersama jadwal yang sudah ditetapkan. Kita akan mulai rapat pada Senin 30 Oktober, itu dimulai pembahasan dan pendalaman KUA dan PPAS antara Banggar dan TAPD. Tanggal 31 Oktober dilanjutkan dengan rapat internal DPRPB untuk menyampaikan hasil pembahasan tersebut,” kata Wonggor.
Kemudian, lanjut Wonggor, pembahasan dilanjutkan dengan agenda rapat paripurna persetujuan dan penandatanganan KUA-PPAS RAPBD 2024 pada 6 November mendatang. Dijadwalkan tanggal 13 November itu pembukaan paripurna pembahasan RAPBD yang diawal dengan penjelasan gubernur terkait Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2024. “Tanggal 13 November itu ada pembukaan sidang,” jelas Wonggor.
Wonggor menegaskan, DPR-PB akan memaksimalkan pembahasan RAPBD induk tersebut melalui hearing atau rapat dengar pendapatan antara komisi-komisi dengan OPD mitra.
Agenda ini menjadi penting, karena setiap sidang semua komisi akan mendalami pembahasan anggaran bersama mitra kerjanya. pada 20 November dijadwalkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD dan dilanjutkan dengan jawaban gubernur. “Paripurna permintaan persetujuan dan penetapan Raperda RAPBD 2024, itu terjadwal pada 21 November,” tutupnya.
Saleh Siknun menambahkan, jadwal pembahasan anggaran yang sudah tersusun ini cukup panjang, tentu akan menimbulkan pertanyaan kenapa waktunya panjang.
Dari durasi pembahasan yang panjang itu dikarenakan kegiatan sidang pembahasan anggaran dikompilasi dengan kegiatan-kegiatan lapangan dewan, seperti kunjungan dalam daerah dan medical check up.
“Pada saat rapat dengar pendapat antara komisi dengan mitra kerja, kita berharap ada pendalaman dan sambil mengecek dan menggali informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Karena ada sejumlah temuan yang didapati di lapangan,” ungkap Saleh.
Kendati demikian, Saleh mengaku, jadwal pembahasan anggaran yang sudah ada bisa saja berubah. Bisa saja lebih lama atau justru lebih cepat dari. Karena pembahasan anggaran bergantung pada dinamika saat sidang nanti. “Jadwal yang kita buat ini sifatnya tentatif, bisa ikut yang sudah ada ini atau dipercepat tergantung nanti mekanisme di lapangan,” pungkasnya. (rls/red)
|
|
