MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Herry Rumbin (HR), Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat terus mematangkan kesiapannya untuk tampil sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada perhelatan pemilihan calon anggota legislatif (Pilcaleg) tahun 2024, di Kabupaten Manokwari.
Hal ini disampaikan HR setelah mendaftar resmi di DPC Partai Gerindra kabupaten Manokwari, Kamis (17/02/2023).
Keinginannya masuk parlemen, kata Herry, ingin melakukan perubahan yang menyentuh langsung kepada masyarakat terlebih khusus orang asli Papua (OAP).
Pasalnya, sebagai tokoh intelektual Papua yang tinggal di kabupaten Manokwari melihat kinerja DPRD di periode saat ini belum maksimal.
“Saya melihat, kinerja DPRD kabupaten Manokwari di periode saat ini tidak begitu baik. Salah satunya, mengenai reses. Apakah dari pimpinan sampai anggota saat melakukan reses itu, diketahui oleh masyarakat atau tidak? Dan apakah aspirasi yang diserap di daerah pemilihan itu benar-benar dari masyarakat atau tidak?. Pada prinsipnya, selama lima tahun ini, saya melihat tidak ada apa-apa yang mereka lakukan,”katanya.
Padahal, menurutnya, seorang anggota DPR harus jelih melihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, untuk didorong kepada pemerintah.
“Sebenarnya ketika kita menjadi anggota DPR. Aspirasi masyarakat itu yang kita bawa ke dalam DPR, untuk digodok menjadi suatu program. Tapi ini kelihatannya tidak ada sama sekali,”imbuh Herry
Maka diharapkan DPRD kabupaten Manokwari di periode berikut, kata dia, harus bisa melakukan perubahan maupun pembenahan. Untuk itu, sambungnya, seseorang yang masuk sebagai anggota dewan harus mengetahui tugas dan fungsi.
“Menurut saya, banyak anggota DPRD kabupaten Manokwari periode saat ini masih minim pengetahuan tentang tugas dan fungsi. Mungkin beberapa anggota saja yang mengerti dan terlihat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan,”tegasnya.
Tak hanya itu, menurut HR, anggota DPR juga harus memiliki konsep yang jelas, agar bisa menyusun program kerja, bukan menunggu program dari pemerintah.
“Ada aspirasi masyarakat yang harus dinaikan kepada pemerintah. Anggota dewan juga harus memiliki kompetensi yang cukup, karena akan berhadapan dengan orang-orang di pemerintahan,”aku Heri Rumbin.
Kemudian mengenai peruntukan dana otonomi khusus (Otsus) di kabupaten, kata Heri Rumbin, banyak orang asli Papua (OAP) di kabupaten Manokwari yang belum mengetahui peruntukannya.
“Yang saya lihat hari ini, pemerintah menggabungkan dana Otsus dengan APBD kabupaten. Jadi kelihatannya tidak jelas, peruntukannya. Nah saya maju DPRD kali ini, memang dengan tujuan besar. Salah satunya, mengenai pengelolaan keuangan terlebih khusus pembagian dan peruntukan alokasi dana Otsus. Sehingga kedepan, benar-benar dapat dirasakan oleh OAP,”tandasnya.(rls)
