JAKARTA,KLIKPAPUa.com – Momentum tahun politik sangat rentan menghasilkan adanya kondisi polarisasi sosial dan politik identitas yang menggunakan isu SARA berbalut narasi-narasi intoleransi, kekerasan dan kebencian. Efek dari dua kondisi tersebut harus diredam dan dihilangkan agar tidak menimbulkan lahirnya disintegrasi dan friksi-friksi sosial yang memecah belah masyarakat.
Dalam mencegah perpecahan di masyarakat di tahun politik ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) meminta kepada seluruh anggota Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) untuk turut aktif dalam mengedukasi pentingnya mengedepankan semangat persaudaraan, persatuan dan Kesatuan dalam berdemokrasi di tahun politik.
“FKPT bisa ikut mengedukasi agar masyarakat kita gak terjebak dalam kebencian dan permusuhan antar sesama anak bangsa yang merupakan efek dari polarisasi dan politisasi identitas,” kata Kepala BNPT RI Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar, M.H., pada saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-X “Bersama Memperkuat Persatuan dan Kesatuan untuk Indonesia Damai dan Harmoni di Jakarta pada Senin (20/2/2023).
Dengan 7 bidang (Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Media Massa, Hukum dan Humas, Pemuda, Pendidikan, Perempuan dan Anak, Pengkajian dan Penelitian) yang diampu FKPT di 34 provinsi, BNPT RI berharap FKPT dapat menginisasi kerjasama secara multi pihak (Pentahelix) dalam rangka menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan di tahun politik.
“Teman teman FKPT bisa bekerjasama dan menginisiasi dialog-dialog dengan mitra kita di daerah untuk menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan dan bagaimana caranya masyarakat kita dapat merayakan pesta demokrasi tapi tidak dengan kebencian dan kekerasan,” ujarnya.
Saat ini FKPT di Indonesia memiliki 34 perwakilan dengan sekitar 306 pengurus dimana baru terbentuk FKPT di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sebelumnya di tahun 2022 telah terbentuk FKPT di Provinsi Papua dan Papua Barat.(rls)
