MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Guna mewujudkan agenda pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Papua Barat yang sejahtera berdasarkan perekonomian wilayah secara ekonomi dan sosial, mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.
Selain berpedoman pada RPD 2023-2026, dalam implementasinya juga mengacu pada arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri, kemudian dijadikan arah kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, yaitu: menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan wilayah, penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dengan melibatkan swasta.
Peningkatan pendidikan , infrastruktur, iesehatan dan stunting, dan sosialisasi pentingnya UU Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Peraturan Turunannya, dan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam press release refleksi akhir tahun 2022 yang disampaikan di Gedung Arfak Convention Hall Mapolda Papua Barat, Sabtu (31/12/2022).
Dalam menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan wilayah Papua Barat, kata Pj Gubernur, telah dilakukan yakni Stabilitas Politik meliputi membangun komunikasi yang baik dan intensif dengan Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholder.
Mempublikasikan arahan Presiden. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran Dana Hibah pada APBD Perubahan untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan, dan melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan KPU Provinsi Papua Barat.
Menetapkan Perdasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat untuk sekarang ini prosesnya telah dilakukan sosialiasi sampai dengan tingkat distrik.
Dalam pemerintahan meliputi meningkatkan kinerja OPD, blusukan belanja masalah, meninkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan membentuk tim percepatan akselerasi pembangunan di 13 kabupaten/kota meliputi Tim Percepatan Regulasi Provinsi Papua barat telah berhasil menyelesaikan 21 Raperdasi dan Raperdasus (turunan dari UU Otsus 2021 dan PP 106 dan PP 107) dalam waktu yang singkat (21 hari), Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Manokwari berhasil mewujudkan 5 dari 6 usulan rencana strategis percepatan pembangunan Manokwari, pembentukan satuan tugas pengendali ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat; Tim percepatan evaluasi dan peningkatan indeks inovasi daerah, menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai rule model Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua, penataan birokrasi dan penyelesaian masalah honorer 512 orang; pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Papua Barat dalam rangka menwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan meninjau dan menyelamatkan aset pemerintah daerah yang rusak akibat tidak dirawat.
Sementara untuk keamanan wilayah yang telah dilakukan sigap dan tanggap merespon dan membantu korban bencana, merangkul anak-anak muda/milenial untuk ikut serta peduli dalam membangun daerah, silaturahmi dan membangun kerjasama dengan MRPB, TNI, Polri dan seluruh stackholder .
“Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 di daerah dengan mendorong percepatan vaksinasi, menyiapkan atau mamastikan tersedianya stok vaksin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bekerja sama dengan TNI, Polri, dinas kesehatan untuk membuka pos-pos vaksinasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap gerakan vaksinasi,” tandasnya.
Sementara untuk pemulihan ekonomi dengan melibatkan swasta dilakukan beberapa kegiatan di antaranya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai tuan rumah pelaksanaan Women 20 yang digelar di Manokwari, Papua Barat yang kemudian memberi dampak terhadap tingkat penghunian hotel dan restoran, mendorong pertumbuhan UMKM dengan melibatkan kaum milenial sekaligus mendorong regulasi produk lokal yaitu Ranpergub tentang percepatan peningkatan penggunaan produk lokal unggulan untuk menyukseskan gerakan bangga produk Provinsi Papua Barat, melakukan program-program keberpihakan,; melakukan blusukan belanja masalah pada beberapa sentra ekonomi di antaranya mengunjungi pasar mama-mama Papua dan kawasan wisata Surfing di Amban Pantai Manokwari. “Kawasan ini potensial dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan melibatkan banyak sektor untuk iven selancar Internasional,” katanya.
Selanjutnya, menjaga ketersediaan pangan akibat dampak ekonomi global, menjadi trigger/pemicu bagi masyarakat untuk peduli terhadap perekonomian global dan mewujudkan kemandirian Pangan Papua Barat, mendorong implementasi 40% penggunaan/pemakaian produk lokal/unggulan daerah, mendorong terciptanya balai latihan kerja yang baru dan mengaktifkan kembali balai latihan kerja yang sudah ada guna meningkatkan skill/ kemampuan/ keahlian dari OAP, merangkul dewan adat/lembaga masyarakat adat suku-suku yang ada di wilayah Papua Barat untuk ikut serta melakukan sosialisasi program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat adat dengan membentuk unit-unit koperasi masyarakat adat, membangun industri pariwisata di Papua Barat dengan menggerakan even-even berskala nasional dan internasional, antara lain :
“International Surving di Manokwari; Wisata Alam Gunung Meja; Tindak Lanjut Renovasi Anjungan Provinsi Papua Barat di TMII. Melakukan kegiatan festival makanan nusantara, wisata kuliner UMKM khas Nusantara sebagai upaya membangkitkan semangat awal, pembentukan tim ketahanan pangan daerah, Gubernur Papua Barat mengundang Menteri Pertanian Republik Indonesia pada acara pencanangan tanam padi sawah masa tanam ke II 2022/2023 di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. “Sebagai bentuk persiapan akselerasi pertanian, terutama padi, jagung dan komoditi potensial lainnya untuk kontribusi ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia,” jelasnya,
Waterpauw lanjut menjelaskan, selain itu juga kita memberdayakan mama-mama Papua dengan membeli dan memborong barang jualan mama-mama di pasar, kerjasama MoU Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Daerah Khusus dan/Atau Istimewa beranggotakan 5 Provinsi untuk membahas dan memetakan potensipotensi daerah yang dapat dikerjasamakan, membuka rekruitmen calon Direksi BUMD PT. Padoma dengan mengedepankan prinsip kerjasama antar daerah pada bidang potensi hasil bumi, laut dan pariwisata Papua Barat.
Lebih lanjut dijelaskan, yang mana peningkatan pendidikan, infratruktur, kesehatan dan stunting dilakukan dengan beberapa kegiatan, di antaranya melalui pendidikan dengan pencanangan sekolah sepanjang hari dan sekolah gratis, mendorong terciptanya balai latihan, menjadikan Pulau Mansinam yang merupakan pulau peradaban OAP menjadi tempat healing, melakukan pembinaan dan apresiasi terhadap presetasi para atlit Papua Barat pada ajang angkat besi tingkat nasional di Bali, merencanakan kerjasama bersama daerah asimetris desentralisasi yaitu Provinsi Aceh dalam bidang pendidikan, untuk menyiapkan SDM Papua Barat unggul.
Untuk Infrastruktur dilakukan kunjungan kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka pembahasan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Manokwari, audiensi dengan Menteri PUPR pada 1 Agustus untuk membahas persetujaan pembangunan proyek strategis nasional dan regional yang ada di Papua Barat tahun 2023.
Untuk kesehatan dan stunting telah dilakukan rapat terbatas bersama pimpinan OPD Papua Barat, mendapat penghargaan penurunan stunting 2021 sehingga percepatan penurunan stunting tetap digenjot hingga 19%.
Sosialisasi pentingnya UU Otonomi Khusus No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU No 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Peraturan turunannya, dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 14 Juni dilakukan Deklarasi Rakyat Papua Barat mendukung Otsus, bersinergi dengan Bapemperda DPR Provinsi Papua Barat untuk mempercepat pembahasan dan penetapan Perdasi dan Perdasus, menyelesaikan 21 Raperdasi dan Raperdasus, sosialisasi UU Otonomi Khusus dilakukan secara masif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media online, radio, dan televise.
Berbagai program pembangunan dari masing masing sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan lainnya terus dilakukan percepatan mewujudkan Papua Barat yang bangkit dari situasi pandemi Covid-19 yang telah berpengaruh terhadap berbagai sektor kesehatan, ekonomi dan sektor lainnya.
Melalui sinergitas Pemerintah Provinsi Papua Barat bergerak cepat dengan melakukan sejumlah langkah dalam percepatan penanganan Covid-19 sebagai momentum untuk pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat.
Sebagai bentuk apresiasi upaya-upaya kinerja pembangunan di Papua Barat tahun 2022, pemerintah telah diterima penghargaan realisasi apbd tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri RI, penghargaan realisasi belanja daerah dari Kementerian Dalam Negeri RI, penganugerahan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui revisi RTRW Provinsi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Penghargaan mengendalikan Laju Inflasi dibawah 3% dari Kementerian Kauangan RI (Dana Insentif Daerah sebesar 10,75 M), Penghargaan atas penyelenggaraan Penilaian Kinerja dan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2021, penghargaan WTP pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Penghargaan Menkumham RI atas memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Penghargaan Golden Blue Park – Pengelolaan, Kawasan Konservasi Laut Terbaik Dunia, dan Provinsi Papua Barat masuk dari 96 Penjabat Kepala Daerah Pj. Gubernur Papua Barat masuk 5 besar atas evaluasi Penilaian Kinerja Penjabat Kepala Daerah.
Hasil capaian tersebut merupakan kerja keras seluruh elemen baik Pemerintah dan berbagai stakeholder baik DPRPB, MRPB, TNI, POLRI, Pemerintah Kabupaten/ Kota (para Bupati/ Walikota) serta para Tokoh Adat, Tokah Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Komunitas Paguyuban Nusantara, maupun pimpinan Lembaga-lembaga Keagamaan.
“Sinergitas ini menjadi modal besar untuk bekerja lebih maksimal sebab masih banyak pekerjaan yang perlu kita capai demi masyarakat Papua Barat yang sejahtera secara Ekonomi dan Sosial,” tuntasnya. (aa)
