MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) induk tahun anggaran 2022 pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Papua Barat bervariasi.
Hingga dua bulan menjelang akhir tahun 2022, serapan dan realisasi anggaran bakal berpotensi menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), pasalnya serapan serapan anggaran setiap OPD bervariasi, ada yang sudah mencapai di atas 50 persen, tetapi ada juga dibawa itu.
Kalau serapan dan realiasasi anggaran di OPD Sekretariat DPR Papua Barat pada DPA induk 2022 sudah mencapai 80 persen.
Sekretaris DPR Papua Barat Frenky Kallex Muguri saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/11/2022) mengaku bahwa kegiatan kedewanan dengan waktu yang singkat sangat berpengaruh pada serapan anggaran.
Meski pun demikian Sekwan Frenky Muguri optimis dapat mengelola anggaran hingga mencapai serapan dan realisasi bisa mencapai 80 persen, sambil menunggu DPA Perubahan T.A 2022.
Diakui Sekwan Frenky Muguri bahwa ada beberapa kegiatan alat kelengkapan dewan yang tidak tercover dalam DPA induk 2022 namun disiasati serta fokus untuk agenda tersebut, seperti pembahasan 21 Perda turunan UU Nomor 2 tahun 2021 yang dijebarkan dalam PP 106 dan 107 tahun 2021.
“Serapan anggaran DPA sudah mencapai 65 persen kalau ditambah reses III karena anggaran paling besar itu reses sehingga serapan sudah mencapai 80 persen,” ungkap Sekwan Frenky Kallex Muguri.
Frenky optimis serapan APBD T.A 2022 pada OPD yang dipimpinan bisa mencapai 100 persen namun tergantung kapan DPA Perubahan 2022 diserahakan, karena ada beberap kegiatan yang bisa menyerap anggaran disitu. (red)
