MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–DPR fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Mendagri menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat yang definitif.
“Kita minta, Penjabat Gubernur dan Mendagri segera menetapkan Sekda definif,” kata Ketua Fraksi Otsus Papua Barat, George Karel Dedaida kepada wartawan di Manokwari, baru-baru ini.
Ia berharap Sekda terpilih yang memiliki segudang pengalaman di bidang pemerintahan, pamong praja baik serta memahami berbagai aturan konstitusi pemerintahan birokrasi. “Kita inginkan adalah sekda orang asli Papua sesuai undang Undang khsuus Otsus Papua,” katanya.
Menurutnya,Sekda merupakan salah satu jabatan strategis di pemerintahan. Oleh karena diharapkan yang bisa mengomunikasikan banyak kepentingan, tidak hanya eksekutif, tetapi legislatif, maupun masyarakat.
“Sekda menjadi mediator yang baik, dalam berbagai kepentingan birokrasi terutama kepentingan masyarakat di Papua Barat baik wilayah adat Bomberai dan Domberay,”ungkapnya.
Selain itu, terkait pergantian Sekda pihaknya berharap tidak menghalangi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2023. Karena pembahasan APBD sudah harus mulai Desember.
“Maka Sekda Definif sudah harus ada. Karena takutnya, jangan sampai melanggar aturan. Fraksi Otsus mendorong Penjabat Gubernur dan Mendagri secepatnya menetapkan Sekda Definitif supaya pembahasan APBD Induk 2023 dibahas,”tuturnya.
Dikatanya, kalau tidak masalah nanti kalau terjadi kekosongan maka terkendala pada pembahasan dan praktis menghambat proses pembagunan 2023 akan tertunda.
“Kita berharap bisa cepat waktu, pejabat sekda cepat di pilih sehingga bisa menjalankan tugas. Karena apa posisi sekda penting di birokrasi pemerintahan,”ungkap dia. (dhy)