Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat menjadi inspektur upacara memperingati HUT Papua Barat ke 23 tahun, Rabu (12/10/2022). (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, Provinsi Papua Barat memiliki enam visi dalam pembangunan kedepan.
Visi pembangunan Papua Barat kedepan yakni; Meningkatkan kualitas sdm unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial; Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat; Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah.
Serta Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan; Meningkatkan kualitas manajemen dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik; dan yang terakhir Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat Provinsi Papua Barat. Ini disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Rabu (12/10/2022) saat peringatan HUT Papua Barat ke-23 tahun di kantor Gubernur.
Dikatakan Pj Waterpauw, tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah (OPD/SKPD) dalam menyusun rencana strategis pembangunan sektor yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini secara bertahap agar segera terwujud.
“Saya menyadari bahwa tantangan pembangunan di daerah ini cukup berat, namun dengan kemampuan yang kita miliki, perlahan tapi pasti Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya melakukan perubahan yang signifikan diberbagai bidang pembangunan,” tandasnya.
Selama lima tahun yang lalu Papua Barat terus bekerja mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat yang terus berkembang baik, dimana telah mengalami perubahan signifikan naik 2 sampai 3 tingkat dari posisi 62,99 point pada tahun 2017 menjadi point 65,26 pada tahun 2021.
“Prestasi ini adalah dukungan semua aparatur sipil negara baik di provinsi maupun di jajaran pemerintah kabupaten/ kota, serta semua komponen terkait dalam pemerintahan, yakni BUMN, BUMD dan LSM atau Ngo dan para pelaku bisnis yang sedang beraktivitas di Papua Barat,” katanya.
Sejumlah prestasi yang telah dicapai memasuki usia 23 tahun Provinsi Papua Barat, antara lain, telah melakukan percepatan pembentukan perdasus dan perdasi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 106 dan 107, menjaga inflasi daerah dibawah 3% serta adanya lompatan pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari -0,51% pada tahun 2021 naik menjadi 6,04% pada triwulan II tahun 2022.
“Pada kesempatan ini saya ingatkan kita kembali tentang MoU dengan BPS dalam upaya membangun sebuah pusat data bagi pembangunan di Papua Barat yang disebut “ sistem data noken” atau sistem data sektoral satu noken yang disingkat “sisdaken”,” kata Pj Waterpauw.
“Diharapkan seluruh perangkat daerah (OPD) agar mengaktifkan aplikasi ini dengan mengimput data-data pembangunan yang telah dikerjakan. melalui aplikasi sistem data ini, akan tersedia data-data akurat untuk kebutuhan pembangunan di papua barat,” pungkasnya. (aa)
