MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara langsung memimpin rapat Tim Pengendalian Nasional secara virtual yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rapat tersebut diarahkan Presiden berkaitan dengan Inflasi Nasional dan juga inflasi daerah.
Dalam rapat tersebut Papua Barat tidak masuk dalam lima kategori inflasi yang mengalami peningkatan yang tinggi, berdasarkan laporan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, dari inflasi 97 Papua Barat berada di posisi 2,97.
“Jadi sangat baik antara penetapan domistik kita yang semester kemarin minus 1, kali ini kita menjadi 6,07,” ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan usai mengikuti vicon bersama Presiden RI, di Hotel Aston Niu, Kamis (18/8/2022).
Menurut Penjabat Gubernur, dari minus 1 tersebut terjadi korelasi dengan penyerapan anggaran, otomatis beriringan, semakin banyak melakukan penyerapan anggaran dan belanja kepada masyarakat, maka akan mengalami peningkatan dari minus 1 menjadi plus 6,07.
“Saya kaget dalam waktu cepat kita bisa meningkatan pendapatan, dimana itu terjadi disaat kita melaksanakan kuliner Nusantara dan pameran UMKM yang dilaksanakan Bank BI dan Tim TPID, pendapatannya besar sekali, hal seperti ini yang saya sebagai Penjabat Gubernur membijaki karena itu semangat pusat,” ungkapnya.
Arahan Presiden menurutnya, diterjemahkan seperti itu. Oleh karena itu, ia minta kepada pimpinan OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk lakukan kegiatan yang menyentuh masyarakat.
“Kalau bicara masalah perencanaan baik, program baik, tapi kalau tidak menyentuh rakyat, maka tidak akan baik itu anggaran. Tapi kalau melibatkan rakyat contoh kemarin kita buat lomba volly di GOR, maka kita sudah membantu mama-mama beraktifitas tinggi, karena barang-barang produksi mereka itu dibelanjain oleh semua yang hadir disitu. Hal yang simpel tapi berkenaan dalam peningkatan daerah, termasuk peningkatan pendapatan daerah, dan termasuk peningkatan masyarakat,” tandasnya.(aa)