Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, George Dedaida (paling kiri) melakukan reses ke Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) pada Selasa (1/3/2022) lalu.
SORSEL,KLIKPAPUA.com—Menjalani masa reses Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, George Dedaida berkunjung ke Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) pada Selasa (1/3/2022).
Reses yang dipusatkan di Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorsel tersebut, George bertemu ratusan masyarakat, juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sorsel, Wakil Ketua DPRD, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Dinas Perikanan.
Menurut George, terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan masyarakat Sorsel, di antaranya mengenai pendidikan secara khusus tingginya melek huruf, kesehatan masih tingginya stunting, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang belum dirasakan pembangunannya secara maksimal, afirmasi S1 dan S2 khusus bagi masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Mereka minta pemerintah provinsi memperhatikan hal ini dan memfasilitasi mereka untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai oleh dana Otsus,”kata George kepada awak media, Jumat (4/3/2022).
Para guru juga, kata George, meminta kesejahteraan mereka diperhatikan oleh Pemprov Papua Barat. Selain itu soal ekonomi kerakyatan, menurut George, ekonomi industri harus dibangun di wilayah tersebut, sehingga nilai jual dari komoditi pangan lokal yang ada bisa maksimal, sehingga hasilnya bisa membantu ekonomi masyarakat khususnya para petani lokal yang ada di Sorsel. Kiranya hal ini dapat dikolaborasikan dengan program dinas pertanian Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan informasi yang diterima dari dinas terkait Kabupaten Sorsel, lebih lanjut kata George, untuk program pemberdayaan pangan lokal, 30 kelompok tani yang ada hanya diberikan lahan seluas 3 hektar oleh pemerintah provinsi.
“Padahal ada 30 kelompok petani lokal di Sorsel, artinya ada 300 orang petani yang masuk di dalamnya. Nah 3 hektar itu untuk apa, ini pelecehan apalagi ini wilayah saya, yang layak dikasih itu 30.000 hektar atau minimal 300 hektar, sehingga masyarakat tani bisa mengembangkan potensi pertanian lokal,” beber George.
Tentu hal ini harus didorong oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Persoalan terkait juga yaitu jalan menuju wilayah produksi pertanian yang sangat memprihatinkan, kondisi jalan yang becek, berlubang, dan masih hamparan, memperlambat proses produksi. Sehingga masyarakat berharap jalan menuju tempat produksi itu direalisasikan pemerintah.
Selanjutnya, infrastruktur, jalan di perbatasan Kalamik Akabu hingga ke ibukota Kabupaten Sorsel, yang berstatus jalan provinsi ini juga diharapkan bisa segera dikerjakan dan selesai sehingga bisa digunakan secara baik oleh masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi kepada bapak Gubernur Papua Barat, yang telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pembangunan jalan perbatasan dimaksud. Yang diharapkan tuntas sebelum masa akhir jabatan beliau (Gubernur),” ucap George. “Saya memberikan apresiasi kepada bapak gubernur,” ujarnya.
George menambahkan, aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut akan ditindaklanjutinya, berkoordinasi dengan OPD terkait ditingkat provinsi Papua Barat, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat adat di Sorsel. (red)
