MANSEL,KLIKPAPUA.com–Kabupaten Manokwari Selatan mendapat nilai 69.2 persen dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK Tahun 2021 dalam pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Mansel, Adhi saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (19/1/2022).
Adhi mengutarakan, dari hasil Survei Penilaian Integritas KPK yang dilaksanakan secara online menyebut Kabupaten Manokwari Selatan dalam hal pelayanan berada pada angka rata-rata. “Tidak di bawah dan tidak di atas. tetapi berada pada angka rata-rata mendekati angka standar diberikan KPK di atas 70 persen,” ujarnya.
Adhi mengakui, kelemahan dari Survei Pelayanan Integritas, sebelum dilakukan survei dari KPK, pihaknya kurang memberikan sosialisasi saat mengumpulkan data responden. Dan hampir semua daerah demikian.
Adapun indikator yang di survei oleh KPK, di antaranya, Internal (seluruh ASN), Eksternal (masyarakat menerima pelayanan dari dinas pelayanan publik) dan Eksper (lembaga berhubungan langsung dengan Manokwari Selatan tiap tahun)
“Nah, kelemahan kemarin kurangnya sosialisasi dari kita, dimana orang mengira survei dilakukan oleh KPK akan menjebak mereka, padahal untuk melihat tingkat integritas Kabupaten Manokwari Selatan dalam pelayanan,” ujarnya.
Lanjut Adhi menyampaikan, Indeks Penilaian Integritas KPK di Manokwari Selatan ada 7 indikator penilaian, yakni transparansi 76.3 persen, sosialisasi anti korupsi 50.8 persen, perdagangan 62 persen, pengelolaan SDM 60 persen, pengelolaan PBJ 81.2 persen, pengelolaan anggaran 78 persen, integritas dalam pelaksanaan tugas 79 persen.
Disampaikan Adhi, urusan KPK untuk daerah itu adalah saling keterkaitan, dimana sudah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah), sehingga aplikasi perencanaan penganggaran SIPD itu sendiri dimasukkan dalam MCP (Monitoring Center For Prevention). “Dan disitu KPK juga memonitoring, makanya penganggaran kita nilainya naik, makanya kita terus kejar untuk MCP,” katanya.
Disampaikan, dalam mengejar standar penilaian dari KPK tahun ini akan terus dilakukan sosialisasi berkaitan dengan urusan-urusan KPK di daerah. Dimana urusan KPK di daerah ada 4 berkaitan dengan MCP, LHKPN, SPI dan Program Pengendalian Gratifikasi.
“Dalam penilaian integritas di tahun 2022 apabila menerima SMS atau WA dari KPK harap untuk di respon dan jawab, tidak perlu takut, karena survei tersebut untuk mengetahui tingkat pelayanan integritas di Kabupaten Manokwari Selatan,” tutupnya. (eap)
