BPS: Dampak Covid-19, Jumlah Penduduk Miskin di Papua Barat Meningkat 2,2 Ribu Orang

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menyatakan, pada Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 219 ribu orang menjadi 221,29 ribu orang pada September 2021.

Hal ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Robert Ronytua Pardosi pada saat rilis data kemiskinan dan ketimpangan Provinsi Papua Barat, Senin (17/1/2022) di kantornya, Jalan Trikora Sowi IV No. 99 Manokwari.

Dijelaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Papua Barat pada periode Maret 2021-September 2021 utamanya adalah Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. “Pamdemi Covid masih mempunyai dampak pengaruh sampai saat ini. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,2 orang,” ujarnya.

Robert menyebut, fenomena sosial ekonomi kemiskinan September 2021 di Papua Barat, pendemi covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

“Perkembangan kemiskinan Papua Barat, kalau kita lihat sejak tahun 2010 kondisi Maret 2010 sampai dengan September 2021, sebenarnya perkembangan kemiskinan di Papua Barat mengalami tren menurun. Namun jika kita lihat dari Maret 2021 hingga September 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 2.222 orang,” ujarnya.

Secara umum, pada September 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat turun dibandingkan periode Maret 2021.

Robert menjelaskan antara periode Maret 2021 hingga September 2021, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 0,02 persen poin, yaitu dari 21,84 persen menjadi 21,82 persen. “Tetapi kita lihat secara persentase angka tersebut menurun sebesar 0,02 persen, ” ujar Robert.

Selanjutnya, Robert juga menambahkan bahwa disparitas kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan di Papua Barat masih sangat tinggi.

Pada September tercatat persentase kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 33,50 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang sebesar 6,44 persen.

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan pada September 2021 dibanding periode Maret 2021, yaitu dari 6,50 persen menjadi 6,44 persen. Sebaliknya, pada periode yang sama kemiskinan di perdesaan naik 0,10 persen dari 33,40 menjadi 33,50 persen.

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) pada periode September 2021 tercatat sebesar Rp.652.521,- perkapita perbulan. Jika dibandingkan dengan GK periode Maret 2021 (Rp.631.418,- perkapita perbulan), maka terjadi kenaikan GK sebesar 3,34 persen.

Lebih lanjut, Robert mengatakan bahwa peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan.

Pada September 2021, share komoditi makanan terhadap GK mencapai 75,47 persen. Sementara itu, komoditi bukan makanan menyumbang GK sebesar 24,53 persen. Dari 52 komoditas makanan pembangun GK, beras dan rokok kretek filter menjadi komoditas paling penting bagi penduduk miskin.

Pada September 2021 tercatat bahwa sumbangan komoditas beras terhadap GK mencapai 21,30 persen untuk daerah perkotaan dan 19,89 persen untuk daerah perdesaan. Sedangkan sumbangan komoditas rokok kretek filter sebesar 8,78 persen untuk daerah perkotaan dan 11,15 persen di daerah perdesaan.

Dari sisi Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2), tercatat bahwa pada September 2021 terjadi kenaikan pada kedua dimensi tersebut.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2021 sebesar 5,84, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 5,49. Demikian juga pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode tersebut meningkat dari 1,96 menjadi 2,18.

Terakhir, Robert menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan yang diukur dari nilai Gini Ratio menunjukkan sedikit penurunan. Pada September 2021 terjadi penurunan Gini Ratio sebesar 0,006 poin menjadi 0,374 dibanding periode Maret 2021 (0,380).

Sementara itu, dilihat dari distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia, secara umum tingkat ketimpangan di Papua Barat pada September 2021 termasuk dalam kategori rendah (17,08 persen). (dra)