MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, berkomitmen memperjuangkan penambahan kuota rekrutmen program Otsus untuk prajurit TNI AD di tingkat Tamtama.
Hal itu untuk memenuhi permintaan Gubernur Papua Barat, mengingat jumlah prajurit TNI di Papua Barat masih mencapai 35 persen. “Kita sudah selesai dengan Bintara Otsus yang jumlahnya 1000, dan itu sudah masuk satuan, tetapi di Jawa,” ujarnya kepada wartawan usai memantau vaksinasi di lapangan Borasi, Kamis (23/12/2021).
Jenderal Andika menjelaskan, prajurit TNI tingkat Bintara jalur Otsus itu telah ditugaskan di daerah Jawa guna memberikan pengalaman yang baik sebelum bertugas di Papua Barat.
“Jadi sengaja Bintara Otsus dari Papua Barat itu kita tugaskan di koramil-koramil di Jawa. Mulai dari Banten, Jakarta, Jaswa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan harapan supaya mereka bisa tahu tugas-tugas babinsa di koramil-koramil yang memang sudah lama,” jelasnya.
Mereka, lanjutnya, akan ditugaskan selama satu tahun lamanya di koramil agar mendapatkan pengalaman yang baik. Di sana mereka akan dibina oleh babinsa di Koramil.
Jenderal Andika mengungkapkan terkait permintaan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tentang penambahan kuota sebanyak 1.000 Tamtama, jenderal bintang empat itu justru menawarkan dua kali lipat dari permintaan gubernur tersebut.
“Pak gubernur meminta tamtama 1000 untuk Otsus, khusus Papua Barat, dan kewenangan itu ada di menteri pertahanan. Tetapi kita bisa dorong untuk melakukan penambahan, karena di Papua Barat untuk angkatan darat, kekuatan nyatanya hanya 35 persen, kita butuhkan 100 persen,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia lagi, TNI butuh percepatan, tidak bisa mengandalkan rekrutmen rutin, karena rutin itu sedikit. “Tahun 2022 gubernur meminta tamtama sebanyak seribu orang, dan kami menawarkan kalau bisa kita doublelin, kalau kemarin bintara 1000, tamtama 2000, karena kurangnya banyak,” katanya.
Jenderal TNI itu membeberkan, kekurangan kekuatan tertinggalan cukup besar dibanding daerah lain di luar jawa. Di Papua sudah 49 persen, di Papua Barat 35 persen, dia menginginkan adanya percepatan hingga mencapai minimal 50 persen.
“Supaya pemerintah daerah, polda, angkatan laut, angkatan udara, kejaksaan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif sangat diperlukan,” ujarnya.
Dikatakan, komitmen Panglim, selama gubernur mampu membiayai untuk pendidikannya maka akan di perjuankan untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan untuk penambahan di Papua Barat yang sangat mendesak. “Asalkan pak Gubernur mampu membiayai pendidikan, kami akan usulkan ke Menteri Pertahanan untuk penambahan 2.000 tamtama, karena di Papua Barat sangat mendesak,” tutupnya. (dra)
|
|
