DPD KNPI Teluk Bintuni menyerahkan aspirasi kepada Komisi A DPRD Teluk Bintuni.
BINTUNI,KLIKPAPUA.com—DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Teluk Bintuni, Senin (11/10/2021) menemui Komisi A DPRD Teluk Bintuni untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya adalah polemik tapal batas yang disampaikan Menteri Investasi yang kini merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia.
Aspirasi yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) diterima Ketua Komisi A Andreas Nauri yang dihadiri sekretaris Hans Tatiorim, dan anggota Malton Paranama dan Stepanus Balubun.
Dalam penyampaian aspirasinya terkait permasalah tapal batas, KNPI yang dipimpin Keni Kindewara mendesak Menteri Investasi untuk meminta maaf kepada bupati dan seluruh warga Teluk Bintuni soal ucapanya yang menimbulkan polemik dan ketegangan antara masyarakat diperbatasan Teluk Bintuni dan Fakfak.
KNPI menyampaikan aspirasinya secara tertulis dalam 3 point yakni, pertama, mendesak kepada DPRD untuk meminta kepada menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengklarifikasi ucapannya melalui media yang disinyalir menimbulkan kegaduhan.
Kedua, mendesak kepada DPRD untuk menyampaikan kepada Gubernur Papua Barat, DPR PB, MRP untuk memanggil Bupati Fakfak dan Teluk Bintuni dan menyelesaikan masalah agar tidak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Ketiga, meminta Bupati dan DPRD Teluk Bintuni untuk mempertahankan lokasi pembangunan pabrik Pupuk Kaltim di Bintuni sesuai dengan kepres yang sudah ditetapkan.
“Kita keluarga Fakfak dan Bintuni ini bersaudara, untuk masalah tapal batas bagian tata pemerintahan Pemda Teluk Bintuni sudah mengurus ke Jakarta, jadi jangan lagi masalah ini membias,” ujar Keni.
Sementara itu, Ketua Komisi A Andarias Nauri mengatakan, Komisi A DPRD Teluk Bintuni tidak akan tinggal diam dengan masalah ini, pasalnya DPRD Teluk Bintuni juga sudah bertemu Gubernur Papua Barat dan menyampaikan secara lisan kepada Anggota DPR RI Rico Sia. “Beberapa waktu lalu kami sudah bertemu Gubernur dan anggota DPR RI Rico Sia yang membidangi SDM dan beliau siap mendukung, tapi secara tertulis akan kita buat secara berjenjang,” ujarnya. Rapat masalah tapal batas ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap dari DPD KNPI kepada Ketua Komisi A. (dr)
