Asisten III Setda Papua Barat, Reymond RH Yap ketika membuka rapat Evaluasi Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan BPS Papua Barat, Kamis (23/9/2021) di Manokwari.
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat sebanyak 1,134.07 ribu jiwa. Ini sesuai hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) di Provinsi Papua Barat, yang dilakukan September lalu.
Sensus 2010 jumlah penduduk di Papua Barat sebesar 760,42 ribu jiwa. Dengan kata lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat naik sekitar 3,94 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk Nasional. “Namun demikian, dari tingkat kepadatan penduduknya, Provinsi Papua Barat jauh lebih rendah dibanding kepadatan penduduk Indonesia,” ujar Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan sebelum membuka Rapat Evaluasi Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang diselenggarakan BPS Papua Barat, Kamis (23/9/2021) di Swiss Belhotel.
Dalam sambutannya yang diwakili Asisten III Setda Papua Barat, Reymond RH Yap, Sekda mengatakan, rapat tersebut penting dilakukan, untuk menentukan arah kebijakan kependudukan di Provinsi Papua Barat. Dimana kegiatan yang dilakukan tahun lalu itu ditujukan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi,karakterstik penduduk, menuju satu data kependudukan Indonesia.
“Tentu saja banyak kendala yang dihadapi, karena SP2020 dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Namun berkat kerja keras dan kolaborasi, serta kerja sama dari berbagai pihak, maka kegiatan akbar ini dapat diselesaikan dengan baik,” tutur Sekda.
Lanjut Sekda mengatakan, SP2020 telah menggunakan data dasar dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Sehingga diharapkan dapat ditarik benang merah atas perbedaan data yang kerab terjadi. “Ini agar kedepan tidak ada lagi tarik ulur terkait perbedaan data kependudukan Indonesia. Kedepan hanya ada satu data kependudukan Indonesia,” jelas Sekda.
Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia menyebut, dengan pencacahan lapangan menggunakan data dasar dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, diharapkan bisa mendapatkan data strategis menuju satu data kependudukan Indonesia.
Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia
Data yang diperoleh, lanjut Maritje, untuk mengukur evaluasiator dalam mengukur kesuksesan pembangunan, juga sebagai pijakan rumusan kebijakan pembangunan selanjutnya.
Disisi lain, peran kolaberasi dengan lembaga lain menurut Maritje, tidak kalah penting, penyeragaman konsep menuju satu data kependudukan, membutuhkan kerjasama yang kompak, untuk menghasilkan data yang berkualitas.
Maritje juga menyebut, tujuan kegiatan tersebut adalah tindaklanjut dari pelaksaaan SP2020 yang telah dilakukan. Pertama, sebagai wadah berdiskusi dalam upaya meningkatakan kualitas data penduduk dan tingkatkan literasi publik atas data statistik.
Kedua, memberikan pemahaman bahwa data bukan sekedar evaluasi, namun juga menjadi sumber ilmu pengetahuan, fakta, efiden, yang sangat bermanfaat dalam evaluasi pembangunan dan sebagai pijakan pembangunan.
Dan ketiga, memberikan wawasan kepada semua,utamanya media terhadap data strategis BPS, terutama data-data yang dihasilkan dari sensus penduduk, sehingga berita yang ditulis dapat menjadi literasi publik, yang dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan.
“Kita berharap dalam kolaborasi data kependudukan ini, kita punya satu data saja. Sehingga tidak ada data penduduk versi A, versi B. Sementara kita berjalan bersama-sama. Mudah-mudahan kedepan data penduduk kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. Rapat ini melibatkan BPS, Dispenduk Capil, Bappeda, BKKBN dan media.(bm)
