MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menggelar Rapat Evaluasi Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Kamis (23/9/2021) di Swiss Belhotel. Sayangnya tak semua instansi terkait hadir dalam rapat penting itu. Meski telah diundang.
Asisten III Setda Papua Barat, Reymond RH Yap mewakili Sekda Papua Barat menegaskan, OPD terkait yang diundang, yakni Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Ketenagakerjaan, Diskominfo. Namun ada yang tak hadir, saat kembali dicek satu per satu.
“Ini catatan, nanti saya cek satu, satu. Semua harus hadir. Tujuannya semua stakholder dapat berdiskusi, mengetahui dan memahami tentang sensus penduduk ini. Ini bermaksud mencapai pemahaman terkait data Sensus Penduduk 2020, guna penyempurnaan data kependudukan,” tegasnya.
Dengan satu data, lanjut Reymond, akan memudahkan pemerintah dalam melakukan kajian, juga dalam rangka mengambil kebijakan pemerintahan. “Kedepan data yang bersumber dari BPS ini akan menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Sehingga makna dari satu data ini, kepada OPD terkait bisa sama-sama duduk, diskusi, sehingga kita punya satu data kependudukan. Karena berkaitan dengan pembangunan, akan bersumber dari satu data dimaksud,” jelasnya.
Menurut Reymond, BPS telah mengundang, Undangan itu harusnya dihargai. Diundang beberarti memiliki kompeten. Sehingga diharapkan bisa memberikan pikiran-pikiran, guna penyempurnaan data kependudukan di Papua Barat. “Sangat disayangkan apabila ada OPD yang tidak hadir. Mereka kan diundang juga sebagai nara sumber,untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir. Saya sudah perintahkan beberapa staf untuk menghubungi OPD yang tidak hadir. Supaya tidak ada OPD yang berbicara dari sisi yang lain, karena berbicara satu data, kita mengakui data ini,” tegas Raymond.(bm)
